PKS: Angket Menkum Belum Diomongin KMP, Baru Wacana

Jakarta - Politikus PKS Aboebakar Alhabsy menyebut hak angket terhadap Menkum HAM Yasonna Laoly masih sebatas wacana. Koalisi Merah Putih pun belum pernah duduk bersama membicarakan hak angket.

"Diomongin saja belum, gimana sih? ini kan baru wacana, dialog dialog, Bambang Soesatyo ngomong, ini ngomong. Baru wacana, entar kita duduk," kata Aboebakar usai mengikuti diskusi di Cikini, Jakpus, Sabtu (14/3/2015).

Menurut dia, jumpa pers deklarasi angket yang diberi judul 'Melawan Begal Demokrasi Laoly' di Gedung DPR kemarin belum konkret. Alasannya belum ada yang surat usulan yang ditandatangani anggota dewan. Dalam pernyataan bersama itu, perwakilan PAN memang tidak hadir.

"Belum ada yang putus angket kok, udah main ngga ikut ngga ikut aja," timpalnya.

Soal sikap PAN di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan yang tak sejalan dengan KMP mengenai angket, Aboebakar menolak berkomentar. "Tanya PAN dong, nggak paham saya," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR ini.

Dalam pernyataan deklarasi hak angket di Gedung DPR, Jumat (13/3), anggota KMP yang hadir di antaranya Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Fary Djemi Francis, Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komaruddin, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Sekjen PPP kubu Djan Faridz, Dimyati Natakusumah.

Mereka menyesalkan langkah Menkum mengakui kepengurusan Agung termasuk tidak mengesahkan DPP PPP Djan Faridz yang menang dalam sidang PTUN. "Apabila tidak ada koreksi terhadap PPP dan Golkar, kami akan lakukan hak kami, hak angket," sebut Dimyati.

(fdn/trq)