Hak Angket Pemakzulan Ahok Justru Jadi Senjata Makan Tuan DPRD DKI

Hak Angket Pemakzulan Ahok Justru Jadi Senjata Makan Tuan DPRD DKI

- detikNews
Sabtu, 14 Mar 2015 09:36 WIB
Jakarta - Pengguliran hak angket oleh DPRD DKI terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kian terbaca. Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik menyebut ada rencana memakzulkan Ahok.

Upaya itu diprediksi hanya bakal membuat citra DPRD DKI semakin tersudut di mata publik.

"Ini jadi blunder mereka. Harusnya cukup, sudah yang wajar-wajar saja kalau protes," kata peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Adji Alfarabi kepada detikcom, Jumat (13/3/2015).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dikatakan Adji, mestinya para politisi Kebon Sirih ini sadar, setiap manuver politik DPRD DKI yang salah, justru bisa membuat kepercayaan publik menurun. Apalagi dalam kasus APBD, bukannya solusi yang ditawarkan tapi justru memperlihatkan keruwetan.

"Bukannya solusi tapi malah panjang. Pakai cara yang enggak nyambung dilihat publik. Ini dari awal kelihatan menurut saya mau jatuhin Ahok. Malah boomerang jadi senjata makan tuan buat mereka," sebutnya.

Selain itu, faktor gengsi para politisi DPRD ini yang enggan mengalah sudah menjadi alasan kuat sulitnya persoalan ini tak kunjung selesai. Hal ini ditambah karakter Ahok yang juga dikenal keras dan tegas.

"Kalau enggak kelar, kita semua loh yang rugi. (DPRD DKI) Melunak lah sedikit. Kalau mau angket silakan, tapi yang wajar. Ahok juga silakan, tapi komunikasi diperhalus," tuturnya.

Seperti diberitakan, politisi Gerindra yang juga Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik menyebut arah hak angket untuk pemakzulan Ahok dari posisi Gubernur DKI.

"Insya Allah," kata Taufik saat ditanya kemungkinan pemakzulan Ahok, Jumat (13/3/2015).

Sebelumnya, hasil temuan terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis kalau 60,77 persen publik (responden) percaya Ahok menjalankan pemerintahan yang bersih. Sementara hanya 22,65 responden yang percaya DPRD DKI menjadi mitra eksekutif yang bersih. Sedangkan, sisanya 16,58 persen tidak menjawab.

Survei ini dilakukan pada 2-4 Februari 2015, menggunakan sistem Quickpoll (smartphone LSI), metode multistage random sampling, dengan jumlah responden 1.200 orang se-Indonesia dan margin of error +- 2,9 persen.

(hat/bar)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads