Saat berbincang dengan detikcom, Kamis (12/3/2015), Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menegaskan partainya tak akan ikut-ikutan dalam wacana angket terhadap Menkum HAM.
"Nggak ada angket," kata Zulkifli Hasan saat dihubungi detikcom, Kamis (12/3/2015) malam.
PAN memang menghindari untuk ikut dalam kegaduhan politik. Demi kepentingan rakyat, PAN bahkan menarik dorongan angket terhadap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nyatanya Zulkifli mematuhi komitmennya. Pada saat elite KMP menyatakan ancaman bakal mengeluarkan angket terhadap Menkum HAM Yasonna Laoly, PAN memilih tak ambil bagian.
Tak ada wakil PAN dalam konferensi pers pimpinan fraksi parpol KMP di DPR yang menyerukan angket terhadap Menkum HAM. Tak main-main, KMP menyebut Menkum HAM sebagai begal politik dan begal demokrasi.
Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Fary Djemi Francis, Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komaruddin, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Sekjen PPP kubu Djan Faridz, Dimyati Natakusumah.
Pernyataan bersama tersebut disampaikan oleh Jubir Bambang Soesatyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/3/2015). Pernyataan bersama fraksi-fraksi parpol KMP DPR ini diberi nama "Melawan Begal Demokrasi Laoly".
"Kami menyerukan melawan begal politik dan begal demokrasi. Kesewenang-wenangan Menkum HAM Yasonna Laoly terhadap Golkar dan PPP harus dilawan. Menkum HAM Yasonna Laoly jelas melakukan tindakan melawan hukum," kata Bambang Soesatyo, dalam konferensi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/3/2015).
Selain tak dihadiri PAN, seruan itu juga tidak dihadiri wakil PD yang meski nonblok terkadang masih ikut bersama KMP. Sementara itu tak ada satupun wakil KIH di acara itu.
Jika PAN mulai tak senafas dengan PDIP, apakah PAN akan mengarah non blok seperti PD, ataukah merapat ke KIH seperti rumor yang lama berkembang?
(ear/try)