.webp)
Pelantikan BPKP ini sendiri adalah yang pertama dilakukan oleh Presiden. Pasalnya, dengan beban kerja yang lebih berat, Jokowi ingin BPKP bisa langsung di bawah kendalinya.
"Pertama, karena memang kelembagaan BPKP itu lebih dikendalikan secara langsung oleh Presiden. Kemudian Presiden menganggap BPKP memiliki peran yang sangat sentral, karena ada penambahan fiskal yang cukup signifikan di dalam APBN kita," kata Mensesneg Pratikno di Istana Negara Jakarta, Jumat (13/3/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tetapi beban lebih berat, maka perlu ada cara-cara yang lebih cerdas dalam menjalankan program," jelas Pratikno.
Jokowi meminta BPKP agar mengawal seluruh proyek pemerintahan. Mulai dari pendampingan yang fokus pada pre-audit hingga agar pencapaian kinerja bisa maksimal.
"Penyerapan anggaran dan pencapaian kinerja bisa dicapai secara lebih baik dan aman, serta akuntabel," tandasnya.
Ardan mengatakan, salah satu rencana jangka pendek yang disiapkannya adalah optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dipungut oleh Kementerian/Lembaga (K/L).
"Jadi nanti kita melakukan pengawasan dalam mereka memastikan para wajib bayar menaati ketentuan. Dari situ mungkin saja ada peningkatan penyetoran PNBP," kata Ardan di lokasi yang sama.
Kemudian, lanjut Ardan, juga terkait dengan pengawasan proyek pemerintah yang sudah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2015. Pengawasan akan dimulai dari awal perencanaan proyek.
"Monitoring kan memberikan assesment kepada hal yang menghambat. Kita berikan informasinya kepada pihak-pihak yang pengambil keputusan dan menyelesaikan permasalahan supaya program tadi bisa mencapai target," jelasnya.
(mok/vid)
