"Jadi musuh mayarakat tambah lagi, ada begal politik sekaligus begal demokrasi. Tidak harus kuliah untuk membaca sikap Laoly yang telah membegal demokrasi dan partai politik," kata Bendahara Umum Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo, kepada detikcom, Jumat (13/3/2015).
Kenapa Menkum HAM disebut sebagai begal politik? Bambang menyebutkan alasannya satu per satu, pertama yakni langkah Menkum HAM mengeluarkan SK untuk PPP kubu Romahurmuziy.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bambang mengaku mendapat informasi Presiden Jokowi tak tahu soal keputusan Menkum HAM. Jokowi, menurut Bambang, sampai meminta penjelasan langsung dari Laoly.
"Jadi saya tidak tahu apakah kiblat Yasonna ini ke Medan Merdeka Barat atau ke yang lain," sindir Bambang kepada Yasonna Laoly yang dikenal sebagai orang kepercayaan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
(van/try)