Ahok Minta Anggota DPRD DKI Tak Bangun Opini di TV

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengingatkan agar anggota Dewan Perwakilan Rakyat DKI Jakarta tak membangun opini terkait dana siluman Rp 12,1 triliun melalui televisi.

Mantan anggota DPR Komisi II ini kembali menegaskan akan menolak memasukkan dana Rp 12,1 triliun ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jakarta tahun 2015. "Tidak perlu bangun opini di TV, tinggal tanya saja warga DKI mau gak menerima Rp 12,1 triliun untuk beli UPS-UPS yang tidak masuk akal," kata Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta, Kamis (12/3/2015).

Apalagi menurut Ahok, Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya sudah menyatakan ada dugaan korupsi dalam pengadaan UPS pada tahun 2014 lalu.

Ahok juga mempermasalahkan sejumlah proyek tak masuk akan yang diusulkan oleh DPRD DKI. Misalnya, proyek pengadaan UPS, alat fitness, alat laboratorium, Electronic System Management Sekolah atau e-SMS.

"Kalau kami beli system IT management sekolah aja sampai Rp 5 miliar itu sudah mahal," kata Ahok yang telah ngantor lagi setelah 3 hari absen karena terkena DBD ini. Belum lagi besarnya anggaran untuk sebuah proyek di sekolah terkesan hanya menyalin.

"Masa tiap sekolah mesti copy-copy, semua Rp 5 miliar," kata peraih penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Watch tahun 2013 itu.

Hingga kini RAPBD DKI Jakarta belum juga disahkan. Pemerintah Provinsi DKI dan DPRD DKI diberikan waktu tujuh hari sejak Kamis pekan lalu sampai Jumat (13/3/2015) besok.




(erd/nrl)