Golkar Dukung Pemerintah, Agung: Bentuknya Koalisi Nanti Dibicarakan

Jakarta - Ketum Partai Golkar Agung Laksono menegaskan partainya keluar dari Koalisi Merah Putih dan bergabung dengan parpol pendukung pemerintah. Tapi Agung belum bisa memastikan posisi politik mendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla terlembagakan dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

"Ini keputusan hasil Munas Ancol, keluar dari koalisi. Kami tidak terikat lagi di koalisi apapun dan bergabung dengan pemerintah, dengan partai-partai pendukung pemerintah. Bentuknya apakah koalisi A, koalisi B, itu nanti bisa dibicarakan sehingga kami ingin terbentuknya perhimpunan ini semacam perkumpulan ini merupakan partai-partai yang berkontribusi kepada program pemerintah," kata Agung Laksono usai bertemu Surya Paloh di kantor DPP NasDem Jl Gondangdia, Jakpus, Rabu (11/3/2015).

Menurut Agung, ada peluang membentuk koalisi jenis baru selain KIH sebagai wadah parpol pendukung pemerintah. Namun
wacana ini harus lebih dulu dikaji.
"Kami tidak harus dalam bentuk lepas dari koalisi A masuk koalisi B. Tapi mungkin ada bentukan baru, mekanisme yang seperti apa? dinamikanya akan dibicarakan," imbuh dia.

Agung melanjutkan dukungan terhadap pemerintah merupakan komitmen partainya tanpa perlu memberi syarat apapun. "Salah satu program Golkar membangun negeri bersama pemerintah. Begitupula karakteristik Golkar opsisi itu tidak ada. Kami tidak ada syarat dapat tempat, kami tulus ikhlas, dapat nggak dapat nggak apa-apa. Kami bertekad ini kontribusi kami, terutama di parlemen," tegas Agung.

Sementara itu Ketum Partai NasDem Surya Paloh menegaskan menghormati apapun keputusan politik Agung mengenai koalisi. "Kami tidak mempermasalahkan apakah Golkar kepemimpinan Agung secara resmi bergabung dengan partai pendukung pemerintah atau tidak, ngga ada masalah. Golkar adalah Golkar," ujar Paloh saat berbicara dengan pengurus inti dan kader Golkar kepemimpinan Agung.

Menurut Paloh, dukungan Golkar memang membuat pemerintahan lebih stabil untuk menjalankan program-program yang sudah disusun.

"Kalau tidak makin stabil salah kita terima Pak Agung. Tapi yang paling penting pemerintahan yang stabil, kokoh mendahulukan kepentingan bangunan kebutuhan masyarakat luas, yang tidak hanya berhenti pada kelompok partai pendukungya," sambung Paloh.

(fdn/trq)