Ical Diberi Usulan Ajukan Hak Angket untuk Menkum yang Akui Munas Ancol

Jakarta - Partai Golkar versi Aburizal Bakrie (Ical) mengusulkan penggunaan hak angket kepada Kementerian Hukum dan HAM. Keputusan ini diambil dalam rapat rapat konsultasi nasional.

Rapat tersebut menghasilkan 9 poin yang menjadi usulan kepada DPP Golkar versi Ical, Selasa (10/3/2015). Yang menarik, pada pion kesembilan diusulkan kepada seluruh anggota DPR dari Golkar untuk menggunakan hak angket kepada menteri Menkum HAM Yasona Laoly.

"Menerima usulan, untuk mendesak para kadernya menggunakan hak angket atau hak interpelasinya," ujar Idrus Marham di hotel Sahid Jaya, Jalan Jenderal Soedirman, Jakarta Pusat.

Namun Idrus menambahkan bahwa poin-poin tersebut masih berupa usulan. "Tapi ini semua baru usulan saja ya‎, ini kan rapat konsolidasi atau penyatuan pandangan, jadinya nanti kita olah lagi." ujar Idrus Marham.

Penggunaan hak angket diketahui sebagai hak yang dimiliki DPR yang memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dalam kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


(fiq/fjp)