Ical: Putusan Menkum HAM Cederai Rasa Keadilan dan Demokrasi

Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memutuskan menerima kepengurusan DPP Golkar kubu Agung Laksono. Ketua umum hasil Munas Bali Aburizal Bakrie menyebut keputusan tersebut politis dan mencederai rasa keadilan.

"Ya kita mengetahui ada keputusan yang diambil secara politik oleh Menkum HAM, tentu mencederai rasa keadilan dan demokrasi," kata Aburizal Bakrie di Hotel Sahid, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (10/3/2015).

Ical mengatakan, keputusan Menkum HAM tersebut belum final karena pihaknya masih mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Selain itu, pihaknya juga akan menggugat jika Menkum HAM menerbitkan SK yang mengesahkan kepengurusan kubu Agung.

"Keputusan ini keputusan politik yang harus langsung kita kaji dengan putusan pengadilan," ujarnya.‎

Pihaknya menyayangkan Menkum HAM yang mengakui kepengurusan kubu Agung berdasarkan keputusan Mahkamah Partai. Padahal kata Ical, Mahkamah tidak memenangkan salah satu pihak, melainkan posisinya draw.

"Saya kira Menkum HAM kurang baca teliti, kalau lihat jelas bahwa tidak benar ada kemenangan kubu Agung," ucap Ical.

(iqb/trq)