Ada 5 politikus NasDem di DPRD DKI yaitu Bestari Barus, Hasan Basri, James Sianipar, Subandi, dan Inggard Joshua. Bestari sebagai ketua fraksi sudah mengirim surat ke pimpinan DPRD tentang pencabutan hak angket dan diikuti oleh anggota lainnya kecuali Inggard.
"Kita menyatakan tidak mengirimkan keanggotaan di hak angket. Namun demikian kita menghormati seluruh tahapan teman-teman yang ada di panitia angket," kata Bestari di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (10/3/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
NasDem juga sudah menarik diri dari kepanitiaan Angket Ahok. Namun, lagi-lagi Inggard tetap membangkang dan duduk sebagai Wakil Ketua. Keberadaan Inggard pun tidak diakui oleh fraksi.
"Sebelum dapat perintah dari DPP, ada saya, Pak Hasan Basri dan Pak Inggard di tim angket. Itu belum di SK-kan, kemudian diperintahkan untuk menarik maka saya kirimkan surat ini (tanggal 3 Maret)," ucapnya.
"Keberadaan Pak Inggard tidak mewakili Fraksi Nasdem dan saya juga tidak tahu kenapa pimpinan DPRD masih tetap mengakomodir padahal surat sudah kami masukkan," lanjut Bestari.
Sikap membangkang yang dilakukan Inggard tentu akan berujung pada sanksi. Namun, Bestari enggan menduga sanksi apa yang akan diberikan karena semua diserahkan ke pengurus pusat.
"Pembangkangan kepada pimpinan pusat akan berbuah pada sanksi yang dijatuhkan. Apa itu? Fraksi tidak mengurus. Yang jatuhkan sanksi nanti partai," ucapnya.
Para anggota lain mengaku mencabut hak angket karena bisa memahami penjelasan dari pengurus pusat. Kisruh APBD ini sudah ditangani oleh penegak hukum sehingga tidak perlu dipegang tim angket lagi. Bestari membantah ia takut dicopot dari posisinya.
"Tidak. Copot mencopot bukan hal luar biasa. Kita berada di partai, tunduk dan patuh. Partai punya pemikiran sendiri yang kita anggap fatsun," ungkapnya.
Anggota Fraksi Nasdem lainnya, Hasan Basri dan James Sianipar senada dengan Bestari. Mereka sepakat dengan pengurus pusat bahwa hak angket sudah seharusnya dicabut.
"Ini kan perintah dari DPP, kita sebagai perpanjangan partai harus patuhi itu," ucap Hasan.
"Fraksi kan bagian dari partai. Dari partai ada arahan untuk keluar dari angket, kita harus patuh terhadap itu," tambah James.
(imk/trq)