Tak Hanya UPS, Polisi Juga Selidiki Pengadaan Fotokopi Berwarna di Jakbar

Jakarta - Polda Metro Jaya sedang menyidik kasus pengadaan UPS dari APBD DKI Jakarta 2014 terkait kisruh dana siluman antara Gubernur Basuki T Purnama (Ahok) dengan DPRD, termasuk di Jakarta Barat. Ternyata polisi juga memeriksa pengadaan barang lainnya di lingkungan Suku Dinas Pendidikan Jakbar.

Dari informasi yang diperoleh, pihak Polda Metro Jaya telah melayangkan panggilan terhadap 3 staf Sudin Pendidikan Dasar dan Bendahara Sudin Pendidikan Menengah Jakbar. Hal tersebut telah terkonfirmasi kebenarannya.

"Benar, minggu lalu ada 2 polisi pake seragam dan jaket ke sini. Saya yang terima suratnya. Buat Bu Ana, Bu Yuli, dan Pak Adli," ujar seorang siswa magang yang bertugas sebagai resepsionis di kantor Sudin Pendidikan Jakbar, Jl. Raya Kembangan No.2 Jakarta Barat Blok B Lt.11, Senin (9/3/2015).

Saat ditanyakan kepada Ana dan Yuli, keduanya membenarkan. Sementara Adli tak ada di ruangan kerjanya ketika hendak dikonfirmasi. Ketiganya adalah Panitia pengadaan mesin fotokopi multi colour dari dana APBD 2013.

"Iya benar (ada panggilan dari Polda Metro Jaya). Tapi bukan UPS ya, nggak ada UPS. Ini soal fotokopi multi colour tahun 2013," kata Ana di kantornya.

Ana sendiri yang merupakan ketua panitia dalam pengadaan mesin fotokopi itu mendapat jadwal panggilan untuk hari ini tapi tidak memenuhinya karena sedang tidak enak badan. Pemeriksaan pun menurutnya akan dijadwalkan ulang.

"Saya harusnya hari ini, tapi saya lagi nggak enak badan makanya nggak datang. Suami saya baru meninggal. Tadi saya sudah telepon ke sana, nanti dicari lagi jadwalnya," kata Ana.

Ketika ditanya mengenai jumlah anggaran dalam proyek itu, Ana mengaku tidak ingat, termasuk berapa banyak mesin fotokopi yang dibeli dan untuk SD mana saja.

"Aduh saya nggak inget, udah lama. Tahun 2013. Saya juga bingung kenapa ini dipanggil," tukasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Yuli. Ia mengaku akan memenuhi panggilan dari pihak kepolisian di mana jadwal pemanggilannya adalah Rabu (11/3) mendatang.

"Nggak tahu soal apa ini. Saya cuma staf SDM tapi punya sertifikat pengadaan. Waktu itu disuruh daftar untuk jadi panitia, ya saya ikutan aja," tutur Yuli di lokasi yang sama.

"Ya namanya ada panggilan, Insya Allah saya dateng. Nggak tahu ya apa yang akan ditanyakan nanti," pungkasnya.

Sudin Pendidikan sendiri untuk tahun 2015 tidak lagi dibedakan antara Sudin Pendidikan Dasar (Dikdas) dan Sudin Pendidikan Menengah (Dikmen) namun menjadi 2 wilayah per Kota Madya. Namun untuk kasus pengadaan UPS maupun mesin fotokopi ini terjadi saat masih terbagi di Dikdas dan Dikmen.

(ear/fdn)