Warga Gugat Pembentukan Kantor Staf Kepresidenan ke MA

Jakarta - Empat warga mengajukan gugatan terhadap Perpres yang membentuk Kantor Staf Kepresidenan yang dikepalai oleh Luhut Panjaitan. Gugatan itu dilayangkan karena perpress itu dinilai tidak memiliki landasan hukum.

Para penggugat ialah Arief Rachman, Erfandi, Victor Santoso dan Tezar Yudhistira. Mereka menggugat Perpres No 26/2015 tentang Kantor Staf Presiden ke Mahkamah Agung (MA).

"Bahwa perpres tentang Kantor Staf Presiden tidak memiliki landasan dan inskonstitusional karena bertentangan dengan dua UU," kata salah satu penggugat, Tezar di Gedung MA, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (9/3/2015).

Dua UU yang dimaksud oleh penggugat ialah pasal 13 UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan pasal 4 ayat 2 UU No 39/2008 tentang Kementerian Negara.

"Salah satunya dalam UU Kementerian Negara, pemerintahan Jokowi-JK hanya boleh membentuk 34 kementerian, dengan adanya kepala staf kepresidenan berarti ada 35 kementerian. Ini sungguh melanggar," ujarnya.

Dia menjelaskan, kepala staf kepresidenan dalam Perpres 26/2015 memiliki tugas, wewenang, anggaran dan fasilitas seperti kementerian. Menurutnya pembentukan kepala staf kepresidenan tidak perlu karena Presiden sudah memiliki kementerian koordinator untuk mengurus tugas khusus.

"Kami selaku penggugat dan ada juga relawan, mendukung pemerintahan Jokowi yang konstitusional. Maka dari itu, kami mengajukan uji materi," tegasnya.

(rvk/asp)