Andrinof: Pembangunan Tak Melenceng dari Visi Misi Jokowi

Den Haag - Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago menepis anggapan bahwa pembangunan tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan visi misi presiden yang digembar-gemborkan pada masa kampanye.

"Dalam penyusunan perencanaan pembangunan terdapat beberapa tahap yaitu verifikasi dan rasionalisasi," ujar Andrinof dalam tatap muka dengan mahasiswa di Ruang Nusantara KBRI Den Haag, Sabtu (7 Maret 2015).

Menurut Andrinof, jika angka yang ditargetkan pada awal visi misi presiden tidak sesuai dengan kajian Bappenas, maka angka yang rasionallah yang digunakan," imbuh Andrinof, didampingi KUAI Ibnu Wahyutomo dan Atase Pendidikan Bambang Hari Wibisono.

Sebelumnya, Andrinof menjelaskan tentang hal utama yang dilakukan Bappenas dalam perjalanan pemerintahan yang baru berlangsung 4 bulan 2 pekan.

Dalam waktu sesingkat itu, 2,5 bulan pertama kementerian yang dipimpinnya fokus untuk menyelesaikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015.

"Rencana ini memuat visi misi presiden dalam pembangunan yang mengacu pada konstitusi, menjadi acuan kementerian-kementerian dan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan publik," terang Andrinof.

Dikatakan, isu strategis pada RPJMN pemerintah baru adalah pembangunan berkelanjutan, yakni: pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan menjaga kualitas lingkungan hidup masyarakat.

Misi RPJMN ini adalah menciptakan bangsa Indonesia sebagai bangsa mandiri secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik, mengadakan pembangunan merata sehingga tercipta keadilan di seluruh di Indonesia.

Di samping itu, sebagaimana keterangan pers PPI Belanda, RPJMN juga berkomitmen untuk pembangunan sumber daya manusia yang mampu berkompetisi secara global.

Adapun targetnya adalah peningkatan share ekonomi dari Jawa ke luar Jawa, percepatan pembangunan di wilayah perbatasan, koefisien Gini yang rendah, dan pembangunan manusia unggul secara inteligensia dan juga moral.

Disalip

Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago juga menyampaikan hal utama yang membuat Indonesia disalip oleh negara-negara berkembang lainnya.

"Sebabnya karena Indonesia masih memiliki etos kerja rendah," jelas Andrinof.

Andrinof memberi contoh sebagian dari pelaku bisnis di Indonesia masih memilih sektor properti dan ekstraktif yang secara umum menghindari risiko ketimbang bergerak di sektor manufaktur.

"Hal ini juga didukung data dari penelitian Bappenas bahwa margin gap sektor ini sangatlah tinggi, properti: 50%, ekstraktif: 40%, dan manufaktur: 7%," imbuh Andrinof.

Di lain pihak, lanjut Andrinof, sektor properti dan ekstraktif berpeluang besar pada rusaknya alam sehingga tidak mencapai visi pembangunan yang berkelanjutan.

"Tidak hanya pelaku bisnis, banyak karyawan baik di pemerintahan maupun swasta yang hanya menuntut kenaikan gaji tapi tidak menambah produktivitas kerja mereka," demikian Andrinof.

Krusial

Dikatakan Andrinof bahwa sumber daya alam di Indonesia menjadi hal yang sangat krusial. Saat ini sumber daya alam Indonesia benar-benar dikuras oleh asing untuk sumber energi.

"Padahal, daerah sendiri masih mengalami pemadaman bergilir, suatu hal umum di pulau-pulau kaya mineral dan tambang, contohnya Kalimantan," papar Andrinof.

Oleh sebab itu, RPJMN menekankan pembangunan pembangkit listrik, pelabuhan terintegrasi, dan kawasan industri oleh pihak pengekstrak sumber daya alam di daerah tersebut sehingga warganya dapat menikmati kehidupan layak di daerahnya yang kaya.

Daftar Negatif Investasi (DNI) juga menjadi senjata utama untuk mengamankan eksploitasi besar-besaran SDA Indonesia.

Kesenjangan

Tantangan sosial ekonomi yang berpotensi membuat pembangunan Indonesia rapuh adalah rasio Gini yang makin besar dan bahaya gelembung ekonomi.

Ketimpangan pembangunan yang terkait dengan rasio Gini merupakan permasalahan multidimensi, bukan hanya menyangkut persoalan terbatasnya pendapatan untuk memenuhi penghidupan yang layak.

"Melainkan juga aspek non-moneter seperti geografis wilayah yang terkait erat dengan akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar, terutama kesehatan dan pendidikan," urai Andrinof.

Salah satu contoh langkah konkret yang baru di RPJMN 2015 untuk menanggulangi tantangan sosial ekonomi adalah pengadaan Technopark di 100 kabupaten di Indonesia.

Technopark ini sendiri diharapkan dapat menstimulus inovasi pada riset dan teknologi produk-produk buatan Indonesia dengan adanya nilai tambah.

Misalnya budaya bertanam dapat naik ke level lebih tinggi: para petani tidak hanya menanam dan memanen saja tetapi juga dapat melabeli sendiri, menginovasi sendiri tanaman mereka untuk dapat bersaing dengan nilai lebih di pasar dengan adanya teknologi lebih maju.

Sumber Daya Manusia

​Kunci negara yang maju ditekankan pada RPJMN adalah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan sumber daya manusia yang mumpuni.

Tidak bisa dipungkiri juga bahwa suplai infrastruktur, penegakan hukum, dan tata kelola pemerintah merupakan faktor yang sangat signifikan dalam suksesnya pembangunan.

Sumber daya manusia sendiri memiliki agenda utama yaitu revolusi mental karena mentalitas juga menjadi persoalan utama dalam ekonomi.

"Anda ini sangat diharapkan dapat menjadi senjata utama kita untuk membangun Indonesia secara berkelanjutan dengan dasar-dasar RPJMN 2015 dan seterusnya,” pungkas Andrinof.

Andrinof singgah di Den Haag dalam perjalanan menuju Kopenhagen memenuhi undangan dari Kerajaan Denmark. Peluang singkat itu dimanfaatkan Andrinof untuk sesi monitoring dan evaluasi kepada para penerima beasiswa Spirit di Belanda dari Bappenas.




(es/es)