Sutrisno Bachir Setuju Wacana Parpol Didanai APBN Rp 1 T Tiap Tahun

Jakarta - Ketua MPP PAN Sutrisno Bachir menyambut positif wacana yang dilontarkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bahwa partai politik bisa dibiayai oleh negara melalui APBN sebesar Rp 1 Triliun per parpol untuk setiap tahun. Mendagri beralasan bahwa langkah itu dapat menekan potensi korupsi di tanah air.

"Saya kira itu ide yang perlu, bisa dikembangkan untuk dibahas oleh masyarakat," kata Sutrisno saat dimintai tanggapannya.

"Memang kita banyak belajar dari negara-negara lain yang menggunakan cara seperti itu, dan salah satu alasannya saya kira supaya partai-partai ini tidak korup, tidak korupsi, sehingga memang sudah ada dananya dari negara," sambungnya.

Sutrisno Bachir menyampaikan ini usai pertemuan sekitar 30 loyalis Ketua Umum PAN terpilih Zulkifli Hasan yang digelar di Resto Sari Kuring, Jakarta Selatan, Minggu (8/3/2015) malam. Zulkilfi sempat datang sebentar, namun Ketua MPR RI itu tak sempat bertemu dengan Sutrisno.

Sutrisno mengatakan Indonesia perlu membahas kelebihan dan kekurangan terkait parpol dibiayai oleh negara tersebut. Lalu apakah Sutrisno setuju dengan wacana itu?

"Saya katakan itu ide yang bagus, dan sudah ada di negara lain, maka kita bahas plus minusnya," pungkasnya.

Sebelumnya, Selama ini partai politik hidup dari iuran tiap anggotanya sehingga menjadi salah satu alasan mengapa politisi rentan terkena kasus korupsi. Untuk menekan itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mewacanakan kelak partai politik bisa dibiayai negara melalui APBN.

"‎Dengan pengalaman Pilkada selama ini memang transparansi memang sulit dilakukan. Saya kira kalau keuangan baik, parpol bisa dibiayai (APBN). Sekarang hanya ada 10 parpol. 1 partai per tahun Rp 1 triliun," kata Tjahjo dalam Diskusi Bincang Senayan 2015 di kafe Brewerkz, Senayan City, Jakarta Pusat, Minggu (8/3/2015).

Ia mengatakan‎ wacana itu sedang ia pikirkan. Alasannya untuk menekan angka korupsi yang selama ini disematkan pada kepala daerah atau politisi karena harus menghidupi partainya.

"‎Anggaran parpol untuk sehari-hari, kaderisasi dan sebagainya akan dibiayai negara. Jadi bisa menekan angka korupsi. Nanti ada BPK yang diaudit," sambungnya.



(idh/kha)