"Angka kematian ibu melahirkan bahkan melampaui target MDG's yang mematok 102/100 ribu kelahiran. Sementara di Indonesia terjadi 359 kematian dari setiap 100 ribu kelahiran," ujar Mega dalam pidatonya di peringatan Hari Perempuan Internasional yang digelar di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki, Jakpus, Minggu (8/3/2015).
Disebut Mega, berdasarkan catatan dari BKKBN, angka kelahiran di Indonesia 4-5 juta setiap tahunnya. Berarti 1.4236 perempuan Indonesia meninggal setiap tahun karena melahirkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal tersebut dikatakan Ketum PDIP itu sebagai tugas sosial bersama. Sekaligus secara bersamaan memperbaiki pola pikir kaum perempuan Indonesia agar semakin sadar pada tugasnya sebagai penjaga keberlangsungan generasi bangsa.
"Tugas ini memerlukan dukungan dari tenaga kesehatan, yaitu para bidan di mana di Indonesia lebih dari 50 persen kelahiran dibantu bidan. Kita kekurangan tenaga bidan namun ada ketidakadilan yang diterima bidan. Dari mulai kontrak kerja berkepajangan, cuti melahirkan tak sesuai aturan, hingga upah hanya Rp 1,4 juta/bulan. Jelas, ini tidak sesuai dengan beban dan risiko kerja," papar Mega disambut tepuk tangan seratusan Bidan PTT yang turut menjadi tamu undangan.
Mega lantas menyatakan perlunya tuntutan para Bidan PTT yang berstatus kontrak untuk diangkat menjadi PNS. Ia mendukung dan mengajak semua pihak untuk menyepakati peringatan hari perempuan internasional kali ini sebagai satu tekad perjuangan 'Selamatkan Ibu Melahirkan, dan Selamatkan Bidan PTT'.
"Saya mendukung perjuangan ini mengingat profesionalisme dan masa pengabdian yang panjang dari mereka. Memperjuangkan nasib Bidan PTT adalah bagian yang tak terpisahkan dari perjuangan menurunkan angka kematian ibu melahirkan, yang berarti memperjuangkan kehidupan bangsa," tegasnya.
Dalam kesempatan itu Mega bersama tokoh menandatangani Ikrar Suara Perempuan Indonesia. Selain Mega, Menkes Nila Moeloek juga diminta ikut teken ikrar karena perannya memperjuangkan nasib Bidan PTT kepada Kementerian PAN RB.
Turut ikut menandatangani ikrar tersebut Bupati Bantul Sri Surya Widati sebagai Kepala Daerah pertama yang memperjuangkan Bidan PTT untuk menjadi PNS. Selain itu ikrar pun diteken oleh perwakilan dari Komnas Perempuan dan Organisasi Perempuan.
Bupati Gianyar, Bali, AA Gde Agung Bharata juga diperkenankan naik ke atas panggung bersama para tokoh lainnya. Ia dianggap sebagai Bupati pria yang berhasil menjadikan wilayahnya sebagai Kabupaten ramah perempuan melalui program-programnya.
"Terakhir, saya serukan kepada kaum perempuan Indonesia di mana pun berada. Satukanlah hati, pikiran, jiwa raga dan semangatmu, bersatulah dalam satu suara tarian pengabdian. Derita kemiskinan rakyat adalah gending semangat yang akan menjaga nyala obor gerak perjuangan kita. Jangan biarkan obor itu mati. Mengalunlah bersama rampak barisan keyakinan. Saatnya perempuan bangkit menjadi bagian kekuatan bangsa," pungkas Putri Proklamator itu.
(ear/kha)