Tim 9 akan Sampaikan Mandat Rakyat Soal KPK vs Polri ke Presiden Jokowi

Jakarta - Tim 9 mendapat mandat dari ratusan organisasi atau koalisi untuk segera menyelesaikan kisruh KPK vs Polri. Setelah membahas mandat ini, tim 9 akan meneruskannya ke Presiden Joko Widodo dengan agenda permintaan penghentian pelemahan terhadap pemberantasan korupsi.

Penyerahan mandat dilakukan di pelataran Gedung Mahkamah Konstitusi, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Minggu (8/3/2015). Secara simbolis, Keputusan Rakyat (Kepra) Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang pembentukan tim independen penghentian kriminalisasi dan penghancuran KPK itu diserahkan oleh rohaniwan Romo Franz Magnis kepada Tim 9.

"Hari ini kami sebagai Tim 9 diberi mandat oleh tokoh mewakili kesadaran umum masyarakat Indonesia. Kami diberi tugas oleh Presiden sebagai tim yang tidak resmi, tim yang diberi nama Presiden Jokowi sebagai tim konsultasi independen, meskipun pada akhirnya tidak dapat Keppres secara resmi," ujar Wakil Ketua Tim 9 Jimly Asshiddiqie usai menerima mandat.

"Hari ini rupanya rakyat yang diwakili para tokoh-tokoh ini memberikan kepada kami Kepra, nggak ada Keppres tapi ada Kepra, keputusan rakyat ya tentu dengan segala rasa haru kami menerima mandat ini," sambungnya.

Jimly menyatakan tim 9 siap menjalankan tugas dengan segala keterbatasan yang ada. Nantinya mandat yang diberikan dari kurang lebih 370 organisasi/koalisi itu akan disampaikan ke Presiden Jokowi setelah melalui proses konsolidasi terlebih dahulu.

"Jadi kita harus menjembatani antara aspirasi rakyat dengan berkembang di lingkungan istana, kita menyampaikan ide ini sebagaimana kepada Presiden, dan mudah-mudan ada yang direspon dengan baik, ya kami akan rapat dan kami akan bahas mana yang realistis. Mana yang mungkin kan kita juga harus mendengar dari semua aspek," kata mantan Ketua MK itu.

Meski begitu, masyarakat pun diminta untuk legowo jika tidak semua aspirasinya akan diterima oleh Presiden. Mandat tersebut juga akan dikomunikasikan kepada Wapres Jusuf Kalla dan pihak-pihak terkait.

"Presiden juga kan harus mendengarkan usul dari mana-mana, dari para elit yang harus didengarkan juga, tapi kita juga harus berusaha meyakinkan juga Presiden terutama menghentikan proses pelemahan KPK. Itu simbol dari agenda pemberantasan korupsi, simbol dari kita membangun negara kita yang bersih," tutur Jimly.

"Pada saatnya kami akan memberikan masukan kepada menteri yang terkait, kepada Kapolri juga KPK dan sebagainya secara realistis, mungkin dikerjakan untuk menyetop pelemahan itu tadi," imbuhnya.

Ketua DKPP ini berjanji tidak akan mengabaikan mandat ini karena suara rakyat dinilainya sangat penting. Selain Jimly, hadir pula anggota tim 9 lainnya seperti Erry Riyana, Hikmahanto Juwana, Bambang Widodo Umar, dan Iman Prasodjo.

"Bagaimanapun juga kita kerjakan dulu mandatnya, jangan sampai pandangan aspirasi masyarakat berkembang liar. Agar ini bisa lebih baik, harus didengarkan, dengan benar dan juga jangan disepelekan," pungkas Jimly.

(ear/imk)