.webp)
Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana alias Haji Lulung menyebut Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) tidak taat hukum. Ia juga menilai mantan Bupati Belitung Timur ini menyebabkan stabilitas politik terganggu.
"Ahok sudah mengganggu stabilitas politik," kata Lulung dalam diskusi bertajuk 'Deadlock Ahok' di Hotel DoubleTree by Hilton, Jl Pegangsaan Timur, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/3/2015).
Ia menjelaskan, saat ini ada 3 persoalan yang terjadi antara DPRD dan Pemprov DKI Jakarta. Yaitu soal hukum, cacat administrasi dan hak-hak politik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian menurut Lulung, Ahok memfitnah DPRD dengan menyebut bahwa para anggota dewan tersebut belum pernah bekerja sejak dilantik. Lalu yang terakhir mengenai persoalan etika dan norma sosial.
"Etika dan norma dikenal sebagai budaya. Tapi sesungguhnya gubernur dan wakil gubernur dalam menjalankan etika dan norma harus sesuai dengan substansi politik," ucap politikus PPP ini.
Hal tersebut tertuang dalam UU nomor 32 tahun 2004 tentang tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah. Di mana dalam hal ini menurutnya Ahok tidak menerapkan ketetapan undang-undang tersebut.
"Makanya dia marah-marah itu saya nanya. Pak Ahok kalau mau junjung tinggi e-budgeting anda jangan tabrak hukum dong. Anda mau tegakkan undang-undang atau sewenang-wenang?" ujarnya.
(kff/gah)
