Dukung Ahok Laporkan Dana Siluman ke KPK, Lulung: Saya Ingin Tegakkan Hukum

Jakarta - Gubernur Ahok melaporkan dana siluman di RAPBD 2015 ke KPK. Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana (Lulung) mengatakan mendukung langkah Ahok tersebut.

"Saya apresiasi ngedukung Pak Ahok laporkan kepada penegak hukum, kepada KPK kalau ada dugaan korupsi. Harus didorong ini," kata Lulung dalam diskusi bertajuk 'Deadlock Ahok' yang digelar oleh Sindo Trijaya di Hotel DoubleTree by Hilton, Jl Pegangsaan Timur, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/3/2015).

Dukungan ini diberikan Lulung dalam rangka upaya penegakan hukum. Baginya hukum harus ditegakkan dengan benar di negeri ini.

"Saya ingin menegakkan hukum. Maka saya katakan di negeri ini hukum ditegakkan sama-sama," ujarnya.

Ahok menyebut adanya dana siluman APBD 2014 sebesar Rp 12,1 Triliun, salah satunya pengadaan UPS nyaris Rp 6 miliar/sekolah. Ahok kemudian melaporkan dana siluman ini ke KPK dengan membawa sejumlah bukti pada Jumat (27/2/2015).

"Saya ke sini untuk melaporkan temuan kami tentang APBD. Bukti-bukti semua sudah dibawa. Ini bukti yang kita bawa bukti yang ditandatangani DPRD semua. Kami temukan ini menyimpang dari KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara) yang kami tanda tangani," ujar Ahok.

"Biar KPK yang melakukan penyidikan bukti-bukti ini," sambung Ahok kala itu.

Permasalahan dana siluman ini berujung pada kisruh dengan DPRD DKI yang akhirnya mengajukan hak angket. Kemendagri bahkan sempat mengadakan mediasi untuk Ahok dan DPRD, namun sayang mediasi itu berakhir buntu.

(slm/gah)