PDIP Tak Akan Tolerir Kadernya Bila 'Bermain' APBD

Jakarta - Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) melaporkan 'dana siluman' APBD DKI ke KPK. Seiring dengan itu, ternyata Kepolisian juga memproses kasus pengadaan UPS dalam APBD DKI. PDIP menyatakan akan bersikap tegas terhadap kadernya di DPRD DKI bila ternyata ikut 'bermain' duit APBD.

"Kami nggak akan mentolerir mereka yang menyalahgunakan wewenang," kata Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto kepada detikcom, Sabtu (7/3/2015).

APBD harus dikelola dengan baik dan anggarannya benar-benar diperuntukkan untuk kepentingan rakyat. Tak boleh bila APBD dirancang hanya untuk menguntungkan diri anggota dewan atau pemangku jabatan secara pribadi. Lalu apa kader PDIP akan dipecat bila terbukti terlibat memperkaya diri sendiri lewat 'main APBD'?

"‎Kan belum terbukti," jawab Hasto.

PDIP menyadari APBD merupakan duit rakyat, maka harus diawasi dengan baik. APBD DKI itu sendiri harus segera disahkan untuk bisa digunakan demi kepentingan publik.

"APBD adalah dana rakyat, maka prinsip akuntabilitas harus ada, dan harus tepat, tidak boleh ada penyalahgunaan anggaran. Prosesnya kami dorong dipercepat," kata Hasto.

Maka, PDIP mendukung upaya lembaga penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan korupsi APBD DKI, atau yang sering disebut Ahok dengan istilah 'dana siluman‎' itu.

"Kalau sudah terjadi ada persoalan misal alokasi anggaran tidak tepat, kami setuju itu diusut tuntas. Politik anggaran untuk kepentingan diri sendiri harus diusut tuntas!" tegasnya.

(dnu/rvk)