Ical Cs Tak Khawatir Jika Menkum HAM Sahkan Kubu Agung

Jakarta - Berbekal putusan Mahkamah Partai, kubu Golkar hasil Munas Jakarta mendaftarkan kepengurusan ke Kementerian Hukum dan HAM. Namun, pihak Ical menyatakan tak khawatir apapun pengumuman Kemenkum HAM termasuk jika memenangkan kubu Agung.

"Kami tidak khawatir karena dalam penentuan kepengurusan DPP di samping diakui pemerintah juga diakui internal," kata Bendahara Umum kubu Ical, Bambang Soesatyo di Fraksi Golkar, Gedung Nusantara I, komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/3/2015).

Menurut Bambang, pengakuan dari Menkum HAM pun akan percuma apabila tidak ada dukungan dari internal kader. Kubu Ical menyebut para pengurus daerah kini ada di pegangannya.

"Bagaimana suara DPD tingkat I dan II? Jelas dan nyata DPD I dan II menyatakan dukungan suara hitam di atas putih tidak mengakui munas Ancol," sebut anggota Komisi III DPR itu.

Bambang pun menantang perwakilan DPD I dan II yang hadir di Munas Ancol bisa menunjukan dukungan itu. Alasan dia karena pengurus daerah yang hadir di Ancol bukan pengurus resmi.

"Saya tantang apakah pengurus Munas Ancol bisa tunjukkan itu? Karena yang hadir bukan DPD I dan II di Ancol. Kita bisa saja kalau berandai-andai daerah tidak akui," tuturnya.

Lagipula, saat ini kubu Ical sudah mengajukan gugatan baru di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Putusan Mahkamah Partai dianggap tidak menyelesaikan persoalan karena tidak adil.

"Kalau kemudian keputusan Mahkamah Partai tidak putuskan apa apa ya itu lah faktanya. Yang sana ke sana, yang kesini ya ke sini. Bagaimana adilnya? Kalau di PN enggak puas, bisa banding di MA waktunya 30 hari. Tidak ada jalan lain, harus melalui jalur hukum," sebutnya.

(hat/imk)