Jokowi Tolak Barter Gembong Narkoba dengan Australia, DPR: Kita Dukung

Jokowi Tolak Barter Gembong Narkoba dengan Australia, DPR: Kita Dukung

- detikNews
Jumat, 06 Mar 2015 11:26 WIB
Jakarta - Menter Luar Negeri (Menlu) Australia Julie Bishop ingin menawarkan barter tiga terpidana kasus narkoba WN Indonesia yang ditahan di Australia dengan dua gembong Bali Nine. Namun, Presiden Jokowi menegaskan menolak tawaran tersebut.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mendukung sikap Jokowi. Menurutnya, Australia tidak berhak mengintervensi sistem hukum di Indonesia.

"Kita mendukung sikap presiden karena masalah hukum tiap negara memiliki yuridiksi masing masing. Tidak boleh ada intervensi antara satu negara dengan negara lain dalam kaitan kemerdekaan mengatur sistem pengadilan di negara masing-masing," kata Taufik di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/3/2015).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Soal tawaran Menlu Julie Bishop, dia melihat hal ini sebagai upaya diplomasi pemahaman untuk melindungi warga negaranya yang terancam hukuman mati. Namun, dia berharap pihak Kementerian Luar Negeri juga bisa berkomunikasi langsung dengan Menlu Australia.

Taufik menyebut pemerintah Australia perlu diberikan pemahaman terkait kejahatan narkotika di Indonesia yang sudah parah.

"Karena kejahatan narkotika sudah sangat luar biasa bukan hanya menyangkut satu dua orang tapi generasi berikutnya," sebut politikus PAN itu.

Lanjutnya, Taufik coba membandingkan posisi Indonesia yang menjadi pasar potensial narkoba. Dengan posisinya yang strategis, Indonesia diincar para gembong narkoba internasional.

"Bukan hanya menyangkut kemanusiaan terpidana tapi merusak generasi depan kita. Itu merupakan kejahatan besar. Apalagi posisi Indonesia ini sudah berada di lintas peredaran narkotika," tuturnya.

Dia menjelaskan generasi muda di Indonesia pun diancam dengan peredaran barang haram itu. Upaya Presiden dan Kejaksaan Agung yang tetap akan mengeksekusi gembong narkoba termasuk Andrew Chan dan Myuran Sukumaran harus didukung.

"Apapun putusan hukum kita dukung apa yang dikatakan presiden dan Kejaksaan Agung karena sekali lagi masalah narkotika adalah masalah kemanusiaan juga," ujarnya.

(hat/asp)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads