Pimpinan KPK Akan Bawa Isu Inpres Jokowi dan PK Kasus BG ke Rapim

Jakarta - Pimpinan KPK belum menentukan sikap soal akan diterbitkannya Inpres pemberantasan korupsi oleh Presiden Jokowi yang di dalamnya mengatur 70% fokus pemberantasan korupsi ada di sektor pencegahan. Pimpinan KPK masih akan membahas soal Inpres ini dan dibawa ke rapat pimpinan.

"Tolong lah jangan (ditanya) dulu, saya lagi mau cooling down ini," kata Plt Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki usai berolahraga di gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (6/3/2015).

Sementara itu, menurut plt pimpinan KPK, Johan Budi, KPK memang belum bisa memberikan tanggapan soal rencana penerbitan Inpres pemberantasan korupsi. Johan menjelaskan, soal Inpres akan dibahas di tingkat pimpinan sebelum KPK menyatakan sikap.

"Nanti saya baca dulu dan saya tanyakan ke pimpinan lain sebelum KPK mengeluarkan tanggapan," jelas Johan.

Selain akan membahas soal Inpres Jokowi, isu soal opsi pengajuan PK ke MA terkait putusan praperadilan Komjen Budi Gunawan. Pimpinan memang tengah menggodog opsi untuk mengajukan PK.

"Kemarin ada masukan juga dari alumni berbagai universitas, termasuk soal PK itu. Opsi PK itu baru mau akan dibicarakan ke Rapim," tutur Johan.

Sebelumnya Seskab Andi Widjajanto sudah menegaskan bila Inpres itu tidak meliputi KPK. Hanya pada kementerian dan lembaga.

(kha/ndr)