Ini Poin RAPDB DKI yang Akan Dievaluasi

Jakarta - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kementerian Dalam Negeri Heru Budi Hartono berharap polemik seputar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja DKI Jakarta bisa segera diselesaikan.

Setelah mediasi hari ini berakhir tanpa keputusan, tanggal 13 nanti Kemendagri akan mengirimkan surat secara resmi ke DPRD DKI agar RAPBD dievaluasi. "Saya tetap bersurat kepada banggar untuk (RAPBD) dievaluasi," kata Heru kepada wartawan di kantornya, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (5/3/2015).

Evaluasi itu menurut Heru dilakukan secara menyeluruh baik pendapatan maupun belanja. Dia mengibaratkan RAPBD ini adalah bagian tubuh manusia.

"Yang dimaksud manusia adalah ada kepala, badan, kaki. Yang dimaksud APBD itu adalah ada pendapatan, ada belanja, ada penerimaan," kata Heru.

Apabila yang diserahkan hanya buku belanja saja, menurut Heru itu bukan APBD. "Contoh mobil, mobil ada ban, pintu, kaca. Kalau hanya disampaikan ban saja, apakah itu mobil?" kata dia.

Dalam RAPBD DKI tahun 2015, menurut Heru, anggaran yang dinilai terlalu besar di pos tertentu akan dialihkan. "Pos yang terlau besar akan di-cut untuk belanja modal," kata dia.

(erd/nrl)