Keberanian Ahok dan Salam Komando yang Berakhir Deadlock

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membuktikan dirinya tak bisa dilobi. Nyatanya salam komando dengan DPRD DKI tak berbuntut kompromi, dana siluman Rp 12,1 triliun pun bakal terus bergulir di KPK.

Biasanya salam komando yang merupakan salam persahabatan selalu berakhir dengan kesepakatan, menyatakan sebuah dukungan atau persatuan. Namun itu tidak terjadi saat Ahok dan DPRD DKI Jakarta melakukan salam komando di acara mediasi yang digelar di Kemendagri pada Kamis (5/3/2015).

Mediasi tersebut digelar oleh Kemendagri sebagai upaya menengahi kisruh Ahok dan DPRD DKI soal dana siluman Rp 12,1 triliun di RAPBD 2015. Ahok menghadiri acara ini bersama Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat dan jajaran SKPD Pemprov DKI.

Sementara dari DPRD DKI hadir sejumlah anggota bersama pimpinan seperti Ketua DPRD DKI Prasetyo, Wakil Ketua DPRD M Taufik, Abraham 'Lulung' Lunggana dan anggota DPRD DKI lainnya. Rapat dipimpin Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek, Gubernur DKI Basuki T Purnama dan Ketua DPRD DKI M Prasetyo.

Sebelum mediasi digelar mereka semua berpose salam komando di depan kamera awak media. Tak lama kemudian mediasi digelar tertutup. Kemendagri sendiri sebenarnya ingin mendengar pandangan kedua belah pihak dalam mediasi ini.

Namun dalam mediasi itu Ahok tetap ngotot mempertanyakan dana siluman Rp 12,1 triliun, juga soal pengadaan UPS yang anggarannya tak wajar. Anggota DPRD pun berang dan marah-marah. Pertemuan kemudian ricuh, mediasi berakhir deadlock alias buntu.

"Karena Taufik (Wakil Ketua DPRD M Taufik), rapat dihentikan, dia bilang sudah nggak ada gunanya. Artinya ini sudah nggak ketemu," kata Ahok kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (5/3/2015).

Sekjen Kemendagri kemudian menutup pertemuan tersebut. Kesimpulannya adalah Kemendagri memberi waktu 7 hari agar persoalan diselesaikan DPRD dan Ahok. Atau dikeluarkan Perda untuk kembali ke APBD 2014.

"Tapi setelah itu Lulung ngomong Pak Gubernur nggak adil, diskriminasi, kami setuju e-budgeting, tapi kenapa yang dimasukin (di APBD hanya) versi gubernur, versi saya nggak dimasukin," kata Ahok.

Perdebatan antara Ahok dengan anggota DPRD cukup panas sampai terdengar teriakan 'anjing'. Ahok kemudian meninggalkan kantor Kemendagri melalui pintu samping atas arahan staf Kemendagri. Meski sudah menghadapi tekanan luar biasa dari DPRD, Ahok tidak menyerah. Dia tetap maju terus, KPK juga berkomitmen untuk memproses laporan Ahok.

Ahok sendiri mempersiapkan jalan keluar agar DKI punya APBD setahun ke depan. Solusinya adalah mengeluarkan Pergub untuk menggunakan kembali APBD 2014 jika pembahasan dengan DPRD DKI tetap deadlock.

Keberanian Ahok kukuh pada pendirian tak mau kompromi soal duit rakyat Rp 12,1 triliun layak diacungi jempol. Ahok pula yang membuat sejarah baru di politik, bahwa salam komando tak selalu berakhir dengan kompromi, jika tujuannya tak pro rakyat.



(van/nrl)