Mediasi Gagal, Kemendagri Beri Waktu 7 Hari Ahok-DPRD Selesaikan RAPBD

Jakarta - Upaya mediasi yang digelar Kemendagri untuk menyatukan pandangan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dengan DPR DKI Jakarta terkait RAPBD 2015 kandas. Setelah mediasi deadlock, Ahok dan DPRD DKI diberi waktu 7 hari untuk menyelesaikan RAPBD.

"Nggak ada, langsung serahkan ke DKI. Lalu minta Gubernur dan DPRD paripurnakan karena UU perintahnya begitu. Waktunya kan 7 hari untuk menerbitkan perda. Perbaiki," kata Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenoek, kepada wartawan usai pertemuan mediasi di Kantor Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (5/3/2015).

Kenapa hanya diberi waktu tujuh hari? "13 Maret (paling lambat) kemungkinan akan dipercepat 8 Maret atau kemungkinan 9 Maret," katanya.

Bagimana kalau pada tanggal tersebut masih tetap deadlock?

"Itu jadi peraturan kepala daerah tidak berupa RAPBD 2015. Menggunakan angka 2014 secara otomatis," jawab pria berkumis tebal itu.

(van/trq)