.webp)
Salam komando Ahok dengan pimpinan DPRD DKI di Kantor Kemendagri mengawali upaya mediasi yang digelar Kemendagri siang ini. Mereka pun tersenyum lebar, seolah persoalan ini bakal selesai di jalur mediasi. Meskipun secara hukum sulit dilogika penyelesaian dana siluman triliunan rupiah diselesaikan lewat kompromi.
Apalagi Ahok sudah melaporkan dugaan dana siluman Rp 12,1 triliun di APBD DKI Jakarta tersebut ke KPK. Gayung bersambut, KPK pun mulai memproses laporan gubernur pemberani itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ahok sejak awal juga tak mau kompromi. Ahok mengaku tak akan gentar dengan reaksi keras DPRD DKI yang langsung menggulirkan hak angket. Jelas-jelas DPRD DKI berupaya menyerang Ahok dengan senjata pamungkas.
"Aku begitu masuk ke sini aku sudah siap kok. Makanya saya bilang, kalau saya takut sudah terima dong Rp 12,1 triliun masukin damai-damai saja kan," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2015) malam.
Malah Ahok mengaku sudah sejak lama siap memberantas para 'begal' APBD. "Saya dari awal sudah siapin perang ini dari tahun 2012. Gua sudah kesal tidak ada coret anggaran PU, Perhubungan, Pendidikan semua tiba-tiba bocor lagi bocor lagi. Gua sudah kesal," kata Ahok.
Namun di saat proses hukum sedang berjalan, Kemendagri mencoba menawarkan solusi lain yakni mediasi. Kemendagri tak ingin kisruh Ahok-DPRD DKI berkepanjangan. Padahal ini bukan hanya soal kisruh yang berkepanjangan, tapi soal uang negara yang jumlahnya triliunan rupiah.
Mediasi Ahok vs DPRD digelar tertutup di gedung Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat sekitar pukul 09.50 WIB, Kamis (5/3/2015). Acara ini dihadiri Gubernur DKI Basuki T Purnama, Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat dan jajaran SKPD Pemprov DKI.
Di saat Ahok dan DPRD DKI mengggelar mediasi yang diwasiti Kemendagri, masyarakat sedang bertanya-tanya, apakah kasus dana siluman akan berakhir di meja perundingan, ataukah akan berujung pada proses hukum di KPK?
(van/nrl)
