"Begitu SK keluar kita akan keluar dari KMP," tutur salah satu Wakil Ketua Umum Golkar kubu Agung Laksono kepada detikcom, Kamis (5/3/2015).
Sumber tersebut juga menyebut SK Menkum HAM tak lama lagi turun. Lantaran dua anggota Mahkamah Partai pro Munas Jakarta, sementara dua lainnya menyatakan Munas Bali tidak demokratis.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Isu itu bukan pepesan kosong. Pasca putusan Mahkamah Partai Golkar, wacana keluar dari KMP memang mengemuka. Golkar Agung memang sejak awal pro Jokowi-JK.
"Dengan putusan ini kami keluar dari KMP. Tetap akan dukung pemerintah yang sah," kata Ketua DPP bidang komunikasi kubu Agung, Leo Nababan, di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (3/3/2015).
Menurut Leo, doktrin Golkar sejak dulu adalah mendukung pemerintahan. Hal ini pula yang menjadi alasan kepengurusan hasil Munas Jakarta menjadikan dukungan ke pemerintah sebagai salah satu langkah politik.
"Ini pilihan politik dan alasannya sesuai hasil Munas Ancol. Kepada seluruh anggota fraksi, DPD I, II agar sesuaikan diri," sebutnya.
Namun apakah Koalisi Indonesia Hebat akan menerima Golkar, apakah masih ada tempat di Kabinet Jokowi untuk Golkar?
(van/nrl)