PAN Desak Jokowi Lebih Agresif Lindung KPK dari Upaya Pelemahan

Jakarta - Masalah pelemahan dan upaya kriminalisasi ‎terhadap KPK menjadi salah satu pembahasan dalam Kongres IV PAN yang baru saja berlalu. PAN mendesak Presiden Joko Widodo lebih agresif melindungi KPK.

"Mengingat korupsi masih merupakan masalah kronis dan salah satu tindakan kriminal luar biasa, institusi KPK masih sangat dibutuhkan dan harus diperkuat. PAN mendesak Presiden Jokowi untuk lebih agresif dalam melindungi KPK dari upaya pelemahan sistematis," ucap politikus PAN Bara Hasibuan dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (‎3/2/2015). Sikap PAN tersebut adalah bagian dari rekomendasi Kongres IV.

Bara mengatakan, pemberantasan korupsi tidak saja dilakukan melalui pendekatan penegakan hukum, melainkan pencegahan melalui sistem yang transparan dan adil. Karena itu PAN ingin diberlakukan sistem pembuktian terbalik.

Selain soal KPK, PAN juga menelurkan rekomendasi untuk penyelesaian kasus HAM masa lalu. "Untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu, PAN mendorong segera dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi melalui pengesahan UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi," ujar Bara.

Kemudian PAN juga mendesak pemerintah bersungguh-sungguh memberikan perhatian terhadap masalah di Papua. PAN mendorong diberlakukannya otonomi khusus plus yang tujuannya untuk penyempurnaan UU tentang Otonomis Khusu Papua.

"Mengenai pelaksanaan Ujian Nasional, PAN meminta dilakukannya evaluasi secara menyeluruh terhadap kasus kebocoran soal dan kecurangan pelaksanaan UN," ujar salah satu pendukung utama Zulkifli Hasan ini.

Masalah lain yang turut disoroti dan menjadi rekomendasi dalam Kongres IV PAN adalah mengenai kesiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean di akhir 2015, soal pertumbuhan usaha UMKM, koperasi dan pelaku ekonomi informal, juga dukungan pada ketentuan pengolahan hasil tambang di dalam negeri.

PAN juga bicara soal perlunya pemerintah tegas dan hati-hati dalam proses renegosiasi kontrak dengan PT Freeport, termasuk mendorong pembangunan smelter di Papua agar memberi manfaat bagi masyarakat Papua.

(iqb/trq)