Pakai E-Budgeting di RAPBD, Ahok Ngaku Didukung Presiden dan Mendagri

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bersikeras menggunakan sistem e-budgeting dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2015. Menurut dia dengan e-budgeting praktik mafia anggaran bisa dicegah.

Kesalahan dalam penyusunan anggaran pun bisa diketahui secara langsung. Saat pemaparan RAPBD DKI di hadapan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo hari ini misalnya, Ahok menyebut ada oknum anggota satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membelanjakan alat tulis dalam jumlah besar.

"Tadi dipaparkan juga masih ada oknum-oknum SKPD yang belanjakan alat-alat tulis kantor gila-gilaan juga. Makanya e-budgeting enaknya gitu, l‎angsung kami bisa tahu," kata Ahok usai bertemu Mendagri Tjahjo Kumolo di kantor Kemendagri, jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2015).

Ahok mengaku mendapat dukungan langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Tjahjo Kumolo untuk menerapkan e-budgeting dalam menyusun RAPBD DKI. Presiden dan Mendagri meminta sistem e-budgeting tetap dipertahankan supaya bisa menghemat uang negara.

"Kalau Mendagri dan Presiden tidak sevisi dengan kami soal e-budgeting, habis kami," kata Ahok yang pekan lalu menyebut penggunaan e-budgeting bisa menghemat anggaran Rp 4 triliun.

Hari ini usai bertemu Mendagri Tjahjo, Ahok mengaku lega karena diajari cara menyusun APBD yang benar. Termasuk juga diajari cara menghadapi ketika ada permainan alias mafia anggaran saat menyusun APBD.

Tekad Ahok untuk tak ada tawar menawar dalam penyusunan APBD pun semakin kuat. Termasuk bila tawar menawar itu datang dari anggota DPRD DKI. "Kami tetap tidak ada kompromi (dengan DPRD). Pak Mendagri dan Pak Presiden juga tidak meminta kita tidak kompromi," kata Ahok.

(erd/nrl)