.webp)
"Belanja jasa kantor, belanja makan minum, perjalanan dinas, termasuk belanja pegawai. Belanja pegawai, mohon maaf, masa hampir Rp 19 koma sekian, hampir Rp 20 triliun untuk belanja pegawai? Dan itu kita pertanyakan kan," kata Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek di Kantor Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2015).
Tak jelas berapa miliar atau triliun total nilai anggaran yang direvisi Kemendagri, karena Donny mengaku tak hafal. Yang jelas ada sebagian dari APBD DKI Rp 73,08 triliun yang dikoreksi. APBD tersebut telah ditinjau segi efisiensi, efektivitas, dan kewajarannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Donny lantas membolak-balik halaman dokumen soal paparan Dirjen Keuangan tentang Postur APBD Provinsi DKI. Dalam dokumen itu termuat soal APBD 2015.
"Coba lihat di sini (dokumen), bayangkan, dana total belanja dan jasa Rp 16 triliun. Belanja jasa kantor masih relatif tinggi, belanja pemeliharaan masih relatif tinggi, belanja bahan habis pakai masih relatif tinggi," kata Donny.
Maka Kemendagri bersama Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) juga DPRD akan merasionalkan anggaran-anggaran ini. Kemendagri ingin agar anggaran yang tak perlu itu dikurangi dan dialihkan untuk belanja infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
"Hibah dan Bansos, pasti akan kita rasionalisasikan nanti. Kemudian belanja pegawai, coba liat. SilPA DKI juga makin besar. Nggak boleh. Ini kan menyangkut kinerja perencanaan anggaran. Ini kita dorong untuk diefektifkan. Makanya APBD DKI harus kita selamatkan," kata Donny.
Donny menyatakan, Ahok mengapresiasi evaluasi dan koreksi itu. Sebelumnya, diwawancarai terpisah, Ahok mengakui memang ada dana-dana yang perlu dikoreksi.
"Dokumen Pemprov pun tidak semua benar. Tadi dipaparkan juga masih ada oknum-oknum SKPD yang belanjakan alat-alat tulis kantor gila-gilaan juga. Makanya e-budgeting enaknya gitu. Langsung kita bisa tahu," tutur Ahok usai bertemu pihak Kemendagri.
(dnu/vid)
