Direktur Eksekutif Maarif Institute, Fajar Riza Ul Haq, mengatakan kisruh 'anggaran siluman' APBD DKI 2015 merupakan pintu masuk membongkar praktik-praktik kotor anggaran yang selama ini berlangsung. Keberanian Ahok untuk pasang badan menghadapi DPRD DKI patut didukung.
"Membiarkan Ahok berjuang sendiri sama dengan membiarkan kanker korupsi kian mengganas. Ini kan sumber pemiskinan struktural, muaranya ketimpangan ekonomi," kata Fajar lewat pesan tertulis, Rabu (4/3/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kemendagri harus bersikap jernih dan tegas melawan manuver-manuver politik yang alergi terhadap pemberantasan mafia anggaran. Kasus DKI ini akan menjadi preseden penting bagi para kepala daerah lainnya. Para pejuang anti korupsi wajib berdiri dibelakang pemberantasan mafia anggaran, bukan sekedar cerita membela Ahok," jelasnya.
Sebelumnya, para tokoh hukum seperti Denny Indrayana, Refly Harun, Saldi Isra, sudah menemui Ahok. Mereka memberi dukungan pada sang gubernur sambil terus mengobarkan semangat pemberantasan korupsi. Dia juga terus mengingatkan pentingnya konsep e-budgeting dalam penyusunan anggaran.
"Dengan e-budgeting ketahuan siapa beli apa, haganya berapa. Dengan e-budgeting itu tidak bisa nitip-nitip," kata Refly.
(mad/ndr)