Usai Bertemu Mendagri, Ahok: Tetap Tak Ada Kompromi dengan DPRD!

Jakarta - Kisruh antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang 'dana siluman' di RAPBD 2015 menyebabkan Kementerian Dalam Negeri turun tangan.


Kemarin Tim Panitia Angket DPRD DKI menggelar rapat dengan Direktur Jenderal Keuangan Daerah. Hari ini giliran Mendagri Tjahjo Kumolo mengundang Gubernur Ahok dan jajarannya ke Kementerian Dalam Negeri.

Usai bertemu Mendagri Tjahjo, Ahok mengaku lega karena diajari menyusun APBD yang benar. Termasuk juga diajari cara menghadapi ketika ada permainan alias mafia anggaran saat menyusun APBD.

Tekad Ahok untuk tak ada tawar menawar dalam penyusunan APBD pun semakin kuat. Termasuk bila tawar menawar itu datang dari anggota DPRD DKI.

"Kami tetap tidak ada kompromi (dengan DPRD). Pak Mendagri dan Pak Presiden juga tidak meminta kita tidak kompromi," kata Ahok di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2015).

Menurut dia, Presiden dan Mendagri meminta sistem e-budgeting tetap dipertahankan supaya bisa menghemat uang negara.

Terkait perselisihan dengan legislatif DKI, menurut Ahok, besok pihaknya akan membahas dengan DPRD. Yang pasti kata mantan Bupati Belitung Timur itu, Kemendagri sudah punya konsep untuk menyelesaikan perbedaan RAPBD antara versi Pemerintah Provinsi dengan DPRD.

"Kalau sampai terjadi perbedaan pun Mendagri akan putuskan, ini akan menggunakan Perda atau Pergub. Itu saja," kata Ahok.


(erd/nrl)