4 Pakar Hukum Temui Ahok, Refly: Kami Beri Dukungan Semangat Pemberantasan Korupsi

4 Pakar Hukum Temui Ahok, Refly: Kami Beri Dukungan Semangat Pemberantasan Korupsi

- detikNews
Rabu, 04 Mar 2015 12:31 WIB
Refly Harun (Foto: Dokumen detikcom)
Jakarta - Empat pakar hukum yaitu Refly Harun, Zainal Arifin Mochtar, Saldi Isra dan Denny Indrayana menemui Gubernuk Ahok di Balai Kota, Selasa (3/3) malam. Mereka berbicang-bincang soal polemik ABPD DKI.

"Kita cuma cerita-cerita bagaimana sih duduk persoalan ini, tapi intinya kita termasuk orang-orang yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Apa yang dilakukan Ahok dengan e-budgeting itu untuk mencegah kongkalikong dalam penggunaan anggaran," kata Refly saat dihubungi detikcom, Rabu (4/3/2015).

Refly mengataka sistem e-budgeting bisa mencegah kecurangan. Hal-hal yang tidak normal juga akan ketahuan, sehingga pengguna anggaran tidak akan berani memasukan program yang tidak jelas. Oleh sebab itu sistem e-budgeting di APBD harus didukung.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dengan e-budgeting ketahuan siapa beli apa, haganya berapa. Dengan e-budgeting itu tidak bisa nitip-nitip," katanya.

Menurut Refly, dukungan yang diberikan berupa semangat pemberantasan korupsi. Jika Ahok yakin dengan langkah yang diambil maka perjuangan membongkar dana siluman APBD sebaiknya tetap diteruskan.

"Semangat antikorupsi kita dukung, penerapan e-budgeting harus kita dukung karena bisa mengontrol anggaran dari permainan. Kalau memang dia yakin dan merasa benar yah teruskan. Ini mudah-mudahan bisa menjadi bola salju untuk APBD di daerah lain," ucap Refly.

Gubernur Ahok juga telah berbicara tentang kedatangan 4 pakar hukum itu. Para pakar bertanya soal keseriusannya memberantas korupsi dan 'begal' APBD.

"Kita cerita-cerita saja efeknya apa. Mereka nanya kamu serius nggak nih terus, saya bilang serius. Saya bicara bukan soal angket lagi, saya dari dulu bicara transparansi anggaran," kata Ahok di Balai Kota, Selasa kemarin.

"Dari dulu saya masuk DKI kan itu, kalau tidak ada transparansi (maka itu jadi) akar korupsi. Masalah timbul karena korupsi. Makanya dari dulu saya memperjuangkan transparansi, memperjuangkan efisiensi anggaran," lanjut mantan anggota DPR Komisi II ini.


(slm/nrl)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads