"Target kami paling lambat tanggal 8 kami harus menyetujui apapun, dengan menghargai proses politik DPRD dan proses hukum. Ini kepentingan masyarakat Jakarta," ujar Tjahjo saat memberi sambutan di kantornya, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2015).
"Karena presiden sudah menggariskan jangan sampai anggaran apapun termasuk infrastruktur molor," lanjutnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pegangan Kemendagri adalah pengajuan hasil pembahasan anggaran di paripurna dengan menggunakan e-budgeting.
Pak dirjen (Dirjen Keuangan Daerah Reydonnyzard Moenoek) sudah melapor ke saya ada kesulitan untuk secara detil karena kami mengevaluasi skala prioritas pembangunan," kata Tjahjo.
"20 persen pendidikan, 10 persen kesehatan, pembangunan infrastruktur dan lain-lain," pungkasnya.
(aws/fjr)