"Saya sempat berkomunikasi dengan Gubernur Ahok dan saya sarankan untuk berusaha melakukan komunikasi politik yang proporsional. Dia balas dengan ucapan terima kasih. Jadi dalam posisi saya sebagai senator dari DKI, saya punya kewajiban moral politik membantu memperbaiki komunikasi itu, saya akan berusaha," kata AM Fatwa saat berbincang dengan detikcom usai Kongres PAN di Nusa Dua, Bali, Rabu (3/3/2015).
โFatwa mengatakan, hak angket untuk mengusut dugaan penyimpangan APBD DKI memang diatur dalam konstitusi, tapi dia menyarankan agar Ahok maupun DPRD DKI berkomunikasi dengan baik sehingga jangan sampai hak angket berujung pada penggulingan Ahok dari Gubernur DKI.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tidak ada keputusan politik tanpa kompromi, semua sisi ada komprominya. Itu harus dicari, harus dicari," tegasnya.
Fatwa juga mengingatkan bahwa posisi Gubernur sebagai eksekutif dengan DPRD DKI adalah satu kesatuan. Dia menyayangkan ada ketegangan yang sebetulnya hanya masalah komunikasi politik baik Ahok maupun DPRD DKI.
"Pemerintahan daerah itu terdiri dari kepala daerah dan DPRD, satu badan. Jadi itu cacat besar kalau antara DPRD dengan Gubernur sampai serang menyerang dan menjadi masalah sedemikian besar," ucapnya.
"Kalau salahkan ini itu, namanya tidak berusaha (menyelesaikan masalah). Tapi saya ingin turut jembatani (selesaikan konflik Gubernur dengan DPRD -red)," ujar AM Fatwa.
(iqb/fdn)