"Dukungan agar Ibu Megawati sebagai ketua umum lagi sudah jelas secara ideologis dan sosok pemersatu. Itu juga tidak menyalahi demokrasi, karena kami mengutamakan musyawarah untuk mufakat seperti ajaran Bung Karno. Demokrasi itu bukan dengan voting," ungkap Ketua DPD PDIP DIY, Bambang Praswanto kepada wartawan di kantornya Jl Tentara Rakyat Mataram, Yogyakarta, Senin (2/3/2015).
Bambang menegaskan mendukung sepenuhnya pemerintahan Jokowi-JK. Oleh karena itu sebagai partai pemerintah, harus bersatu mengawal pemerintahan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bambang menambahkan bila ada wacana Presiden Jokowi akan menduduki kursi ketua umum, hal itu tidaklah benar. Sebab dalam rakernas PDIP di Semarang Jawa Tengah tahun 2014 lalu, Megawati akan ditetapkan sebagai ketua umum lagi.
Dia mencontohkan Mendagri Tjahjo Kumolo adalah Sekjen DPP PDIP, setelah menjabat menteri harus mundur dari partai.
"Ini adalah contoh yang baik, masa mau kita rusak dengan memilih ketua partai yang juga seorang presiden," ungkap Bambang didampingi sekretaris Yuni Satia Rahayu.
Sementara itu sekretaris DPD PDIP DIY, Yuni Satria Rahayu menambahkan, jika pun ketua umum kembali dijabat Megawati, bukan berarti tidak ada regenerasi. Menurutnya masih ada 27 pengurus DPP lainnya yang akan dipilih dan berisi kader terbaik partai.
(bgs/erd)