Ini Kata Anggota DPRD DKI Soal Usulan Sejumlah SMK Dapat Alat Fitness

Jakarta - Dalam APBD versi DPRD DKI, terdapat anggaran untuk pengadaan UPS dan alat fitness. Tapi pertanyaannya, apakah sekolah-sekolah menengah dan kejuruan membutuhkan alat-alat tersebut?

"Ya itu kan kita lihat sendiri, apakah disetujui SKPD? Itu kan Komisi E (DPRD DKI), nanti kita coba bahas di Komisi E itu," kata anggota DPRD DKI Fraksi NasDem, Inggard Joshua di kantor dewan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2015).

Menurut Joshua, pengadaan alat-alat itu muncul dalam APBD karena dianggarkan oleh eksekutif. Ia menambahkan, eksekutif juga memiliki pilihan untuk tidak menggunakan anggaran tersebut tapi ada konsekuensinya.

"Yang lalu kan sudah dibahas, ya kalau itu tidak mubazir ya jalankan," ujar Joshua.

Senada dengan Joshua, Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI Ongen Sangaji‎ kembali menegaskan anggaran alat-alat itu diusulkan SKPD. Jika tak mau dijalankan, menjadi hak eksekutif.

"UPS itu kan 2014. Itu yang usulkan dinas, SKPD, diusulkan ke Banggar. Kalau memang tidak mau, ya buang, dicoret atau tidak dijalankan," ucap Ongen terpisah.

DPRD DKI tak hanya mengusulkan pengadaan buku Trilogi Ahok dan Uninterruptable Power Supply (UPS) untuk sejumlah sekolah di Ibu Kota. DPRD juga mengajukan agar sejumlah sekolah menengah kejuruan di Jakarta Selatan mendapatkan seperangkat alat fitness untuk kebugaran.

Alat fitness itu dianggarkan dengan total biaya Rp 15 miliar. Alat UPS pun menelan angka ratusan miliar rupiah. Total dana siluman di APBD 2015 versi DPRD yang disebutkan Gubernur DKI Basuki T Purnama ‎mencapai Rp 12,1 triliun.

(vid/mok)