Anggota DPD Fahira Idris: Kisruh APBD Momentum Bersihkan Jakarta dari Korupsi

Jakarta - Anggota DPD asal Jakarta, Fahira Idris angkat bicara soal kisruh APBD DKI. Fahira menilai kisruh ini menandakan masih ada oknum yang berani memain-mainkan uang rakyat untuk kepentingan pribadi dan golongannya.

"Saya apresiasi tindakan DPRD yang akan mengivestigasi persoalan APBD lewat hak angket, dan saya mendukung langkah gubernur melaporkan dugaan 'dana siluman' APBD ke KPK. Ini momentum untuk bersihkan Jakarta dari praktik-praktik culas dan curang menggarong uang rakyat," tegas Fahira, di Jakarta, Senin (2/3/2015).

Namun menurut dia, kisruh ini harus dipandang dari sisi positif yaitu sebagai momentum membersihkan Jakarta dari korupsi.

Fahira Idris mengatakan, jumlah APBD DKI Jakarta yang cukup besar yaitu mencapai Rp 73,083 triliun memang menjadi sasaran empuk penyelewengan. Warga Jakarta diminta mengawasi kasus ini, karena APBD idealnya diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik.

"Jika benar 'dana siluman 12 triliun itu ada, akan melukai hati warga Jakarta. Jangan main-main sama uang rakyat. Anda (DPRD dan Pemprov DKI Jakarta) sedang diawasi oleh rakyat. Kasus ini harus dipastikan dibawa ke ranah hukum. Siapa saja yang terlibat harus diusut dan beri sanksi hukum tegas agar ke depan tidak ada lagi oknum yang berani-berani memainkan anggaran," terang Fahira.

Menurut Fahira, awal mula praktik korupsi terutama di daerah-daerah memang terjadi sejak penyusunan APBD. Ini dapat dilihat hampir 80 persen kasus korupsi yang ditangani KPK berasal dari proyek pengadaan barang dan jasa yang sumber pendanaannya dari APBD.

Harusnya ini jadi pelajaran baik bagi Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta agar menyusun APBD sesuai kebutuhan warga bukan kepentingan pribadi.

"Harusnya APBD itu disusun berdasarkan kebutuhan rakyat, bukan berdasarkan kebutuhan proyek-proyek pribadi maupun kelompok. Proyek semacam ini bisa gol karena memang ada persekongkolan antar legislatif dengan eksekutif. Jika kondisi ini yang terjadi pada APBD DKI Jakarta, oknum yang terlibat harus segera ditindak tegas," ujar Wakil Ketua Komite III DPD ini.

(mok/ndr)