Panitia Hak Angket DPRD DKI Berencana Laporkan Ahok ke Bareskrim Polri

Jakarta - Panitia angket DPRD DKI mengklaim menemukan anggaran Rp 12,7 triliun yang diindikasikan untuk menyuap anggota dewan Kebon Sirih. Bermodalkan bukti, panitia berencana melaporkan Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) ke Bareskrim Polri dan KPK.

"‎Itu akan kita jadikan landasan hukum dan akan kita laporkan Pak Gubernur ke KPK dan Bareskrim," kata Ketua Panitia Angket, Ongen Sangaji di kantor DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2015).

Hal yang menjadi landasan hukum itu adalah bukti berupa proyek pengadaan tanah, alat berat dan kendaraan yang anggarannya diduga untuk menyuap anggota dewan. Panitia angket akan mendatangi Rasuna Said dan Trunojoyo pada pekan depan.

"Nanti hari Senin (9/3) kita akan ke sana (KPK dan Bareskrim)," ujar Ongen.

Tak hanya dugaan suap yang diklaim panitia angket, etika dan norma Ahok sebagai pejabat publik juga akan dilaporkan. Hal ini karena panitia angket menganggap Ahok telah melakukan pencemaran nama baik institusi.

"Tentang etik dan norma. Pencemaran nama baik kepada dewan karena dibilang merampok. Tapi kita kan punya bukti (penyuapan) Rp 12,7 triliun," ucap Ongen.

(vid/ndr)