Pemprov DKI Tak Alokasikan UPS untuk Kelurahan Seperti Dianggarkan DPRD

Jakarta - Tak hanya untuk sekolah, rupanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta juga mengusulkan pengadaan uniterruptible power supply (UPS) untuk sejumlah kelurahan dan kecamatan. Dalam RAPBD DKI 2015 versi DPRD ada alokasi pengadaan UPS untuk 55 kelurahan dan delapan kantor kecamatan di Jakarta Barat.

Dalam dokumen RAPBD 2015 versi DPRD yang dipublikasikan oleh Pemerintah Provinsi Jakarta, alokasi anggaran untuk pengadaan UPS di setiap kelurahan dan kecamatan Di Jakarta Barat sebesar Rp 4.220.000.000. Sehingga total alokasi dana UPS untuk kelurahan dan kecamatan di Jakarta Barat mencapai Rp 265.860.000.000.

Delapan kecamatan yang mendapatkan 'jatah' UPS tersebut adalah Kecamatan Cengkareng, Grogol Petamburan, Kalideres, Kebon Jeruk, Kembangan, Palmerah, Taman Sari, dan Kecamatan Tambora.

Sejumlah kelurahan yang diusulkan mendapat UPS antara lain; Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Duri Kepa, Duri Kosambi, Duri Selatan, Duri Utara, Glodok, Grogol, Jati Pulo, Jelambar, Jelambar Baru, Jembatan Besi dan Jembatan Lima.

Sementara dalam RAPBD versi Pemerintah Provinsi DKI yang dikutip detikcom hari ini Senin (2/3/2015) tak ada satu pun alokasi anggaran untuk pengadaan UPS bagi kelurahan dan kecamatan. Sebagian besar dana yang dialokasikan untuk kelurahan dan kecamatan oleh Pemprov diarahkan untuk pendidikan dan latihan pegawai.

Lurah Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, Anik Sulastri, mengatakan selama ini dia dan teman-temannya sesama lurah tak pernah mengajukan pengadaan UPS.

"Nggak ada tuh, saya malah nggak tahu. Saya rasa teman-teman lurah khususnya se-Jakarta Barat juga pasti nggak ada karena biasanya kalau 1 tahu, yang lain juga sama," kata Anik Sulastri saat berbincang dengan detikcom, Jumat (27/2/2015) pekan lalu.

Menurut Anik sejak 2014 sampai sekarang Kelurahan Tegal Alur tak pernah mengajukan pengadaan UPS. "Tidak ada pengadaan UPS karena memang belum kita butuhkan," kata dia.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku kaget saat ada muncul anggaran UPS untuk kelurahan dan kecamatan. Dia pun langsung memanggil lurah untuk mengkonfirmasi perihal kebenarannya.

"Saya sudah panggil lurah, ada videonya, nggak ada yang ngusulin. Lurah saja kaget. Satu kantor lurah dibeliin UPS Rp 2,4 miliar. Tapi sekolah masih sama (dengan tahun lalu) Rp 6 miliar," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (26/2) malam lalu.

(erd/nrl)