Soal Dugaan Kasus Korupsi Pengadaan Alat Kontrasepsi, Ini Tanggapan BKKBN

Jakarta - Kejaksaan Agung menetapkan lima orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat kontrasepsi di Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). BKKBN siap taat kepada proses hukum.

"Itu kan memang belum ada laporan resmi jadi kita ya memang belum bisa berbuat apa-apa," ujar Plt Kepala BKKBN pusat Ambar Rahayu, ditemui di Gedung Negara, Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (28/2/2015).

Kecuali, lanjut Ambar, memang ada laporan resmi. Namun, pada prinsipnya ditekankan Ambar BKKBN taat pada hukum dan harus menghormati.

"Harus menghormati pelaksanaan hukum, semua aturan yang berlaku," ujar Ambar.

Pada Jumat (27/2) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Widyo Pramono mengatakan inisial nama para tersangka yaitu SW, WAW, SP, HS dan S.

Namun, tidak diungkapkan secara jelas peran kelima tersangka tersebut. Kasubdit Penyidikan Sarjono Turin mengatakan modus yang dilakukan tergolong biasa dengan cara memanipulasi pengadaan barang yang tidak sesuai spesifikasi dan standar kesehatan.

Proyek yang tengah disidik merupakan anggaran tahun 2013- 2014. Terdapat 3 pengadaan dengan nilai total proyek hingga Rp 32 miliar.

"Di 2 tahun anggaran ada 3 kasus. Jadi jumlahnya, total seluruh kegiatan itu kurang lebih dari Rp 5 miliar‎ tambah Rp 13 miliar tambah Rp 14 miliar," kata Turin.


(rdn/aan)