Ini Penjelasan Menkes Nila Soal Banyaknya Keluhan Pasien BPJS

Jakarta - Presiden Jokowi menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Menteri Kesehatan Nila Moeloek menjelaskan bahwa proram BPJS ini rupanya belum banyak dipahami oleh masyarakat.

"Kita melihat, pengertian tentang asuransi ini rupanya sama masyarakat belum begitu dipahami. Ini adalah asuransi sosial. Dimana sebenarnya yang sakit ditolong oleh yang sehat. Karena kita tidak menjaga kesehatan masyarakat, adalah masa transisi. begitu banyak yang sudah menderita penyakit, akhirnya datang ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan," jelas Nila dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jl Veteran, Jakarta, Jumat (27/2/2015).

Menurut Nila, data yang diterimanya saat ini penyakit yang ditangani sudah banyak berubah. Jika dulu pada era 90-an penyakit tertinggi itu adalah ISPA, saat ini penyakit yang banyak diderita oleh pasien adalah stroke hingga gagal ginjal.

"Gagal ginjal, cuci darah sampai Juli saja 1 juta kali melakukan cuci darah dan pengeluarannya cukup besar. Jadi 30 persen dana ini terserap pada penyakit yang sungguh berat. Ini harus kita benahi, kita kaji lagi besarnya iuran, maupun dari selain yang dibayarkan pemerintah, " tuturnya.

"Imbauan kami, kalau kita sakit, walau kita mampu, kalau penyakit ini memakan biaya pengobatan yang tinggi, kemudian mereka masuk ke BPJS, bayar kelas I Rp 59.500, bayar penyakit jantungnya bisa sampai Rp100-200 juta. Ini moral hazard yang bisa terjadi, hanya bayar Rp 50 ribu belum tentu bulan selanjutnya membayar. Ini juga tadi dibicarakan bagaimana kita mendidik masyarakat agar kita ini saling membantu untuk asuransi sosial," paparnya.

Nila juga mengimbau agar masyarakat yang saat ini masih sehat, segera mendaftar BPJS. Sebab, dengan mendaftar BPJS, masyarakat sudah punya 'payung' asuransi yang telah dibayar rutin.

"Bagi yang sehat tolong mendaftar sekarang. Kalau sakit kita sudah punya payung dengan asuransi. Ini yang diharapkan dari universal health coverage 2019, seluruh bangsa kita mempunyai jaminan kesehatan," tutupnya.


(mpr/bar)