Ahok Minta Kepala Dinas Ngaku Dititipi Proyek DPRD atau Tidak

Jakarta -

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebut adanya dana siluman APBD 2014, salah satunya pengadaan Uninterrupted Power Supply (UPS) nyaris Rp 6 miliar/sekolah. Ahok meminta Dinas Pedidikan DKI periode 2014 untuk buka suara.

"Makanya Dinas itu harus membuat pengakuan (bila tidak dititipi DPRD). Kalau dia nggak ada pengakuan, berarti dia bisa kena," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (27/2/2015).

"Kalau dia nggak mau buka mulut kalau ini dititipin DPRD, nanti yang tanggung jawab masuk penjara ya Dinas," imbuhnya.

Ahok mengatakan, UPS itu dikirim ke SMKN 45, SMKN 42, SMKN 17, SMAN 1, SMAN 4, SMAN 5, SMAN 7, SMAN 25, SMAN 27. Padahal sekolah tersebut tidak memintanya. Namun lain lagi bila sekolah memintanya.

"Kalau ada kepala sekolahnya minta beli maka kami akan pecat. Gila kepala sekolah itu, sekolahnya saja jelek dia beli UPS Rp 5,8 miliar," ucapnya.

Ahok juga khawtir UPS tersebut tidak terpakai. Dia juga menduga-duga pemenang tender UPS tersebut hanya satu perusahaan.

"(Dia) Menang cuma banyak PT-nya, CV-nya. Menangnya rata-rata Rp 5,7 miliar sekian," tutur Ahok.

Ahok menyebut bila pengadaan barang melalui e-budgeting, maka pembelian UPS tidak bakal lolos. Ketika pihaknya menggunakan e-budgeting dan terbukalah kongkalikong semua itu.

"Saya curiga (APBD) 2015 akan diulang lagi nih, eh ternyata benar. Cuma sekarang 2015 nggak bisa masuk lagi karena sistem sudah kepasang. (Saya) Dimarahin DPRD soal e-budgeting (dibilang) melanggar aturan (padahal) karena (mereka) ngggak bisa masukin lagi model-model (proyek fiktif) UPS-UPS ini. Itu yang masalah," bebernya.

Menurut Ahok, selain pengadaan UPS masih banyak proyek fiktif lainnya di bidang pendidikan.

"Sesungguhnya bukan untuk pendidikan, tahu nggak. Itu lebih banyak titipan-titipan, namanya pokir, pokok-pokok pikiran DPRD. Ini pokok-pokok pikirannya. Mungkin selama ini, saya kira DPRD berpikir tidak mungkin gubernur mau ribut, gitu loh," imbuhnya.

Namun lain lagi pemikiran Ahok. Ahok ingin adanya transparansi dalam anggaran.

"Kalau saya tidak transparan, untuk apa saya jadi gubernur? Kalau saya disumpah jadi gubernur tidak mengamankan duit untuk rakyat untuk apa saya jadi gubenur," katanya.

Ahok juga siap dilengserkan dari jabatannya sekarang. Namun seluruh rakyat Indonesia dapat menilai masuk akal atau tidaknya anggaran tersebut.

"Sekolah jelek beli UPS yang Rp 6 miliar. Ini contoh lagi nih, masuk akal nggak beli CCTV buat sekolah SD sampai Rp 4,5 miliar," sebut Ahok.

(nwy/nrl)