Komisi VIII DPR: Biaya Haji Bisa Turun Minimal US $ 200

Jakarta - Komisi VIII DPR menilai biaya ibadah haji seharusnya bisa diturunkan hingga US $ 200. Untuk membuktikannya, komisi yang membidangi masalah keagaamaan ini melakukan investigasi terhadap kontrak akomodasi ibadah haji di berbagai sektor.

"Potensi penurunan (biaya ibadah haji) bisa lebih besar, bahkan minimal bisa mencapai US $ 200," kata Ketua Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Komisi VIII DPR RI, Sodik Mujahid kepada wartawan di Jakarta, Jumat (27/2/2015).

Sodik menuturkan bahwa potensi penurunan biaya itu sudah sering dibicarakan, termasuk dengan pemerintah. Namun, dia menilai pemerintah belum benar-benar serius untuk mengkaji kemungkinan penurunannya tersebut.

"Sayangnya Kemenag hanya menurunkan US $ 25 saja. Kita melihat kalau penurunannya segitu itu hanya basa-basi saja, pemerintah tidak serius menurunkan biaya ibadah haji. Karena sebetulnya potensi penurunan bisa lebih besar, bahkan minimal bisa mencapai US $ 200," ujar politikus Gerindra ini.

Menurut Sodik, pihaknya akan menelusuri kontrak kerja dengan maskapai penerbangan lebih dahulu. Begitu juga dengan kontrak pemondokan, katering dan kontrak transportasi darat selama di sana.

"Kontrak penerbangan (pesawat), kontrak pemondokan, catering, transportasi darat di sana, atribut dan lainnya, itu akan kita pelajari dan evaluasi, karena sebetulnya biaya ibadah haji bisa diturunkan. Panja BPIH akan menetapkan biaya haji harus lebih murah, lebih bermutu dan harapannya lebih cepat durasi hajinya," ungkapnya.

Salah satu bagian dari investigasi ini adalah kunjungan ke Arab Saudi pada 13 Maret 2015 mendatang. Aspek yang bisa dihemat di antaranya adalah pemondokan.

"Itu bisa diantisipasi dengan uang muka haji yang bisa mencapai Rp 30 triliun. Dengan uang tersebut, maka sewa pemondokan pun bisa dilakukan lebih dini dan lebih murah. Bahkan bisa mendapatkan pemondokan yang dekat dengan mesjid," ucap Sodik.

(imk/erd)