.webp)
SMPN 41 DKI Jakarta dalam APBD 2015 dicatut sebagai pihak yang akan menerima Uninterruptible Power Supply (UPS) senilai Rp 6 miliar. SMPN 41 mengatakan tak pernah mengusulkan UPS itu, bahkan bentuknya saja tidak pernah mengetahui.
"Nggak, kita tidak pernah mengusulkan apalagi sampai Rp 6 miliar seperti itu. Pak Kepala Sekolah juga kemarin bertanya pada saya, 'Gimana nih, sekolah kita diberitain, katanya ngajuin alat sampai Rp 6 miliar'. Jadi Pak kepala sekolah juga tidak tahu menahu," jelas Wakasek Unang Nurahman saat dikonfirmasi detikcom di kantornya, Jl RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat (27/2/2015).
Menurutnya, atasannya dan dirinya mengetahui sekolahnya jadi pemberitaan di media massa berkaitan dengan pengadaan UPS itu. Namun, dirinya benar-benar tidak tahu, bahkan penampakan alatnya belum pernah melihat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia juga mengetahui fungsi alat UPS itu saat membacanya di media massa. "Ya kalau saya baca-baca dan dapat cerita sejenis energi atau daya gitu... bener nggak?" lagi-lagi dia bertanya balik.
Pengadaan UPS ini menjadi berita setelah Gubernur Ahok bersitegang dengan DPRD tentang APBD 2015. Ahok mencium ada oknum DPRD yang mengubah APBD tidak lewat e-budgeting dan memasukkan sejumlah proyek fiktif senilai Rp 12,1 triliun. Untuk pendidikan saja, jumlah proyek fiktif Rp 105 miliar, termasuk pengadaan UPS dan professional development for teacher melalui pelatihan guru ke luar negeri Rp 25,5 miliar. Sementara itu menurut Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik anggaran Rp 12,1 triliun sudah sah dan disetujui bersama satuan perangkat kerja daerah (SKPD) Pemprov Jakarta.
UPS adalah alat untuk mencegah komputer mati saat listrik turun. Di Jakarta, harga UPS bermacam-macam. Bila hanya untuk menjaga komputer dari listrik turun, harga UPS tak lebih dari Rp 10 juta. Harga-harga itu berdasarkan dari situs-situs penjual barang komputer di kawasan Mangga Dua dan online shop barang elektronik.
