Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) geram atas anggaran Dinas Pendidikan untuk pengadaan Uninterupted Power Supply (UPS) yang nilainya lebih Rp 5 miliar lebih per sekolah. Dana itu masuk ke dalam APBD 2014.
detikcom berkunjung ke salah satu SMA Negeri di wilayah Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Jumat (27/2/2015). Salah seorang pejabat di sekolah tersebut bersedia untuk membicarakan UPS yang dana pembeliannya berasal dari APBD 2014.
"Alat-alat itu datang pada akhir tahun lalu. Tapi kami tidak tahu nominalnya. Tiba-tiba ada 8 UPS datang dan katanya dari Dinas (Pendidikan), ada suratnya," tutur pejabat sekolah tersebut yang enggan disebutkan namanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi selain UPS juga disiapkan ruangan khusus luasnya sekitar 3x7 meter persegi yang dilengkapi pendingin ruangan agar UPS tidak panas," imbuh dia.
Bahkan pejabat di sekolah ini tidak tahu pasti kegunaan UPS. Namun alat tersebut dikaitkan dengan perlataan multimedia yang ada. Sekolah ini memang punya dua kelas dengan multimedia lengkap.
Ahok dengan DPRD kembali bersitegang gara-gara anggaran 'siluman' yang diyakini Ahok baru muncul setelah sidang paripurna persetujuan APBD 2015sebesar Rp 73,08 triliun pada 27 Januari lalu.
DPRD diduga Ahok memotong sejumlah anggaran dari program unggulan Pemprov pada APBD 2015 sebesar 10-15 persen untuk dialihkan ke yang lainnya, seperti pembelian perangkat uninterruptible power supply (UPS) dengan total dana 'siluman' Rp 12,1 triliun. Sementara itu menurut Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik anggaran Rp 12,1 triliun sudah sah dan disetujui bersama satuan perangkat kerja daerah (SKPD) Pemprov Jakarta.
(bpn/fdn)