Ahok Bongkar Siasat Oknum DPRD Masukkan 'Dana Siluman' di APBD

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) berbagi cerita seputar 'dana siluman' yang sudah menjadi langganan di APBD. Ahok menyebut hampir setiap tahunnya, selalu muncul angka-angka yang tidak pernah ada sebelumnya dalam pembahasan dengan DPRD.

"Jadi SKPD nggak mau masukin ke e-budgeting, kalau 2015 saya ngotot kalau kamu nggak mau e-budgeting saya pecat. Saya sabar menunggu, 2013 ketemu 2014 masih ada anggaran siluman seperti ini," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2015).

Ahok menyesalkan 'munculnya' anggaran untuk membeli perangkat UPS (Uninterrupted Power Supply) yang mencapai ratusan miliar pada 2014 lalu. Dewan menurut Ahok saat itu memang bisa bebas mengubah angka dengan cara menitipkan ke SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

"Dia titipin ke SKPD. Itu yang saya bilang. Sekarang 2015 (dewan) masukkin sendiri kan berarti ini pokir (pokok pikiran) yang dimaksud mereka. Ya sudah nggak apa-apa. Saya yakin di Jakarta masih banyak orang yang tidak rela uangnya dibeginiin coba," sebutnya.

"Kalau saya melanggar UU lewat draft (APBD) silakan pecat saya, saya tidak apa-apa. Daripada kejadian 2014 (terulang lagi), ngarepin tanda tangan mereka terus mereka ganti. Ini kan tidak ada di kami tadinya, dia ganti. Kalau saya harus melanggar UU demi membela uang rakyat, saya ‎rela dipecat kok," lanjut suami Veronica Tan tersebut.

Ahok juga menceritakan dirinya sempat berdebat dengan legislatif pada saat penyusunan draft APBD 2015 di Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Hal ini dikarenakan eksekutif melihat adanya upaya memainkan nilai anggaran.

Tentu saja mereka menolak angka yang diajukan DPRD saat itu untuk diteruskan pada mitra SKPD. Namun rupanya dewan memiliki cara lain untuk tetap memuluskan proyek.

"Ada debat, kan kita sudah tolak. Makanya mereka pintar begitu paripurna, dia print out keluar (APBD) versi dia, boleh nggak anggota DPRD nge-print sendiri? Kalau dulu dia titip ke SKPD. Oknum SKPD juga main," sebutnya.

Tak mau kecolongan lagi seperti yang sudah-sudah, Ahok pun mulai menerapkan sistem Ahok pun akhirnya menerapkan sistem e-budgeting untuk APBD 2015. Tujuannya untuk mengamankan anggaran dari permainan oknum legislatif yang ingin menitipkan 'dana siluman'.

"Sekarang oknum SKPD nggak bisa main lagi karena saya kunci di e-budgeting. Tanpa‎ password saya, Anda tidak bisa masuk sembarangan, kalau sampai terlanjur masuk pun saya bisa ngunci. Nah, itu yang diributin," lanjut mantan Bupati Belitung Timur ini.

"Saya sudah ngancam SKPD siapapun yang masukan sesuai dengan keinginan oknum-oknum yang nggak masuk akal seperti ini akan saya pecat, itu yang terjadi. Kalau bicara jujur, DPRD baik-bicara sama saya kok asalkan saya mau masukin Rp 12,1 triliun, itu aja," terangnya.

Tak serta merta APBD 2015 bebas dari kehadiran 'dana siluman'. Setelah disahkan melalui paripurna, rupanya oknum masih berupaya memasukkan anggaran 'terselubung' dalam jumlah besar.

Mendapati itu, Ahok marah bukan main. Dia pun mencoret pengajuan dewan dan mengembalikan ke mereka. Ahok memilih untuk mengirim berkas APBD 2015 versi paripurna yang sudah mereka setujui.

"(APBD yang saya kirim ke Kemendagri) ngak ada beli UPS. Itu versi yang kita bahas. Cuma kan dia paksa mesti (APBD buatan mereka yang dibubuhi) tanda tangannya. Saya merasa ‎dua, tiga tahun (terakhir) kalau ada tanda tangan dia ubah (lagi struktur anggaran) kayak begini. Ini kan bukti tahun 2014 begitu nggak ada e-budgeting, tiba-tiba muncul," tutupnya.

(aws/rvk)