Ahok Sebut Dana 'Siluman' Triliunan Rupiah juga Muncul di APBD DKI 2014

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku kasus munculnya dana 'siluman' dalam APBD DKI bukan kali ini saja terjadi. Pada tahun 2013 lalu dia menyebut bahwa Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan menemukan adanya anggaran 'siluman' di APBD DKI.

Ahok mengaku mendapat informasi tersebut langsung dari Ketua BPKP saat itu yang kini menjadi Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. "Sudah ada bukti BPKP. Pak Mardiasmo (mantan Ketua BPKP) yang jadi Wamenkeu sekarang, nyampaikan di sini ada anggaran siluman cukup besar di DKI," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2015).

Pada tahun 2014 Kementerian Dalam Negeri juga menemukan adanya dana 'siluman' yang besarnya mencapai triliunan rupiah.

"Ada temuan Kemendagri juga anggaran 2014 ada berapa triliun dana yang tidak pernah dibahas tiba-tiba muncul (di APBD)," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.

Setelah menemukan adanya dua kasus tersebut, Ahok pun mengusulkan agar APBD DKI menggunakan e-budgeting. Sayang waktu itu metode e-budgeting belum bisa diterapkan. Meski sudah diterapkan kontrol yang ketat, Pemprov DKI pun sempat kecolongan.

Waktu itu ada pembelian 55 unit uninterruptible power supply (UPS) yang sebenarnya tidak dianggarkan di APBD. Harga per unit UPS itu mencapai Rp 6 miliar, sehingga Pemrov DKI kecolongan dana sebesar Rp 330 miliar. "Beli 55 biji UPS ke SMK/SMU. 1 UPS-nya Rp 6 miliar jadi total Rp 330 miliar. Kecolongan kan akhirnya kan. Nah sekarang mau masukin lagi UPS lebih gede nggak tahu ke siapa, kaya raya deh," sebut Ahok.

Tahun 2015 ini menurut Ahok, kembali ada oknum DPRD DKI yang mencoba memasukkan anggaran pembelian UPS di dalam APBD DKI. Harga per unitnya dianggarkan Rp 4,2 miliar atau lebih murah dari tahun lalu yang Rp 6 miliar. 

Namun harga tersebut menurut Ahok masih termasuk kemahalan. "Masa beli UPS sampai Rp 4,2 miliar, rumah saya saja pakai genset nggak sampai Rp 100 juta kok," kata Ahok.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik membantah bahwa dana pembelian UPS itu tak jelas alias siluman. Menurut dia anggaran itu sudah sah dan disetujui bersama satuan perangkat kerja daerah (SKPD) Pemprov Jakarta.

"Sudah dibahas bersama SKPD. Ini sah. Tapi RAPBD ini yang nggak dibawa Ahok ke Kemendagri," kata Taufik di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2015).

Soal UPS seharga miliaran rupiah itu sendiri, Taufik menyatakan hal itu bisa saja tergantung spesifikasi gensetnya. Bisa saja gensetnya memang berspesifikasi bagus. Namun Taufik mengaku tak tahu soal harga yang menyebabkan anggaran UPS itu
menjadi miliaran rupiah.

"Kalau soal harga nggak tahu. Tapi tergantung, kalau gensetnya berjenis tanpa bunyi bagaimana? Kan ada genset yang tanpa bunyi itu," kata Taufik.

(aws/erd)