Mana PKB yang Sesumbar Tolak Angket Ahok?

Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa sempat meraih simpati publik karena menolak wacara hak angket yang digulirkan oleh DPRD DKI terhadap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Tapi manis di mulut pahit di realitas, sesumbar PKB sejauh ini hanya pepesan kosong.

Adalah Ketua FPKB DPRD DKI Hazbillah Ilyas yang mengatakan wacana hak angket tidak jelas.

"Hak angket ini arahnya mau kemana kan mesti jelas.‎ Masalahnya belum jelas, prematur. Kalau ada anggota dewan yang tanda tangan pengajuan hak angket itu hak mereka, kalau sikap partai kami belum‎," ujar Hazbillah saat dihubungi, Rabu (25/2/2015).

Dia menilai alangkah lebih tepat jika dewan melakukan hak interpelasi (hak bertanya) terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok). Sebab menurutnya apabila langsung 'melompat' ke hak angket itu tidak sesuai dengan mekanisme yang ada.

"‎Kalau hak angket hanya mau tanya ke Gubernur gak perlu ribut-ribut. Tinggal panggil Gubernur juga selesai.‎ Seharusnya dewan dan Gubernur duduk bareng membahas akar permasalahannya apa," katanya.

Namun demikian toh pada akhirnya PKB tak bisa berbuat banyak. Di paripurna DPRD DKI, 160 anggota DPRD DKI bulat mengajukan hak angket terhadap Gubernur Ahok. Padahal Ahok sempat berpraduga PKB adalah kawan yang baik.

"PKB saya dari dulu teman baik dengan PKB. Saya dari dulu sama PKB oke-oke aja. PKB juga nggak mau angket kan. Saya sama PKB itu dari dulu baik, Gusdur yang dukung saya calon Gubernur Babel kan PKB. Yang bilang Ahok bisa jadi gubernur kan Gusdur," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2015).

"PKB, saya dari dulu teman baik dengan PKB. Saya dari dulu sama PKB oke-oke saja. PKB juga nggak mau angketkan. Saya sama PKB itu dari dulu baik," sambung Ahok.

Kini DPRD DKI sudah punya panitia angket yang dipimpin oleh Jhonny Simanjuntak yang tak lain adalah politikus PDIP. Apa kelanjutan drama politik angket Ahok? Apakah Ahok akan membalas serangan DPRD dengan melaporkan para oknum yang memainkan dana siluman Rp 12,1 triliun ke KPK?

(van/try)