Ketua DPRD DKI dari PDIP Prasetyo Edi Marsudi menilai ada yang janggal dari dana tersebut. Khususnya pada pengadaan UPS yang mencapai Rp 4,2 miliar, sehingga memang perlu ditelisik.
"Ya nggak normal itu barang," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nyatanya, APBD dengan 'anggaran siluman' itu juga disetujui setelah DPRD rapat dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan perangkat eksekutif. "Makanya saya menggunakan hak angket," kata Prasetyo.
Maka untuk memastikan bagaimana bisa anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun itu muncul, SKPD yang ikut membahas anggaran itu perlu dicari.
"Kalau pembahasan eksekutif dengan legislatif terjadi seperti itu (anggaran siluman muncul), ya seharusnya eksekutif tolak dong, cari dong SKPD-nya," ujar Prasetyo.
(dnu/erd)